RRI.CO.ID, Bengkulu - Kinerja penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas di Provinsi Bengkulu hingga 2 Agustus 2026, mencapai Rp28,6 miliar. Penyaluran dana ini untuk mendukung penuh biaya operasional kesehatan masyarakat yang berfokus pada kegiatan promotif dan preventif di tingkat Puskesmas.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana, mengatakan BOK Puskesmas merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mendukung biaya operasional pelayanan kesehatan masyarakat. "BOK Puskesmas memiliki peran strategis dalam memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan, terutama pada kegiatan yang bersifat pencegahan dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat," kata Irfan, Senin 3 Agustus 2026.

Ia menjelaskan, penyaluran BOK Puskesmas dilakukan secara bertahap melalui Tahap 1 dan Tahap 2 sesuai ketentuan yang berlaku. Proses pencairan dilakukan setelah terpenuhinya rekomendasi penyaluran dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

"Apabila dokumen persyaratan termasuk Surat Perintah Membayar (SPP) telah diterima dan lengkap dalam sistem, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) segera memproses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dari sisi proses, penerbitan SP2D dapat diselesaikan sangat cepat, yakni dalam waktu nol hingga satu hari kerja," katanya.

Berdasarkan data Kanwil DJPb Bengkulu, Kabupaten Seluma menjadi daerah dengan persentase realisasi penyaluran BOK Puskesmas tertinggi di Provinsi Bengkulu dengan capaian 56,27 persen dari total alokasi Rp18,19 miliar atau terealisasi sebesar Rp10,24 miliar. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Lebong dengan realisasi 52,12 persen dari pagu Rp7,81 miliar, serta Kabupaten Kepahiang sebesar 51,99 persen dari alokasi Rp7,73 miliar.

Sementara itu, beberapa daerah masih membutuhkan percepatan dalam pemenuhan persyaratan penyaluran. Kabupaten Bengkulu Tengah baru mencatatkan realisasi sebesar 5,34 persen dari pagu Rp10,98 miliar, sedangkan Kabupaten Bengkulu Utara berada pada posisi terendah dengan realisasi 0,82 persen dari alokasi Rp9,74 miliar.

Irfan menilai, rendahnya realisasi pada sejumlah daerah menunjukkan perlunya percepatan penyelesaian administrasi maupun pelaporan agar proses pencairan dapat segera dilakukan. "Kami mendorong pemerintah daerah yang serapannya masih rendah untuk segera melakukan pemetaan kendala dan menyelesaikan persyaratan penyaluran agar manfaat dana ini dapat segera dirasakan masyarakat," tuturnya.

Ia menegaskan, percepatan penyaluran BOK Puskesmas bukan hanya berkaitan dengan capaian angka administrasi, tetapi memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan pelayanan kesehatan masyarakat. "Kecepatan distribusi BOK Puskesmas berkaitan erat dengan ketersediaan layanan penanganan stunting, pelayanan gizi ibu dan anak, dukungan tenaga kesehatan lapangan, hingga operasional Posyandu di berbagai wilayah," ujar Irfan.

Kanwil DJPb Bengkulu berharap seluruh pemerintah daerah bersama perangkat terkait dapat memperkuat koordinasi untuk menyukseskan program "Tuntas Salur" sehingga penyaluran BOK Puskesmas dapat berjalan optimal hingga akhir tahun 2026 . Hal ini tak lain demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bengkulu.