RRI.CO.ID, Bengkulu - Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Provinsi Bengkulu mulai menunjukkan aktivitas ekonomi meski belum seluruhnya beroperasi. Hingga akhir Juni 2026, nilai transaksi yang tercatat melalui sistem Kementerian Koperasi telah mencapai Rp306,71 juta.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardhana, mengatakan transaksi tersebut berasal dari koperasi yang telah mulai beroperasi di sejumlah daerah. Mayoritas transaksi berasal dari penjualan pupuk urea, NPK, dan Phonska.

"Memang tahapan KDMP di Bengkulu saat ini masih dalam proses pembangunan gerai di beberapa titik lokasi yang sudah selesai. Namun beberapa koperasi sudah beroperasi dan terdapat transaksi yang tercatat di dashboard Kementerian Koperasi sekitar Rp306,71 juta," kata Irfan, Jumat 31 Juli 2026.

Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes), transaksi tersebut berasal dari KDKMP di Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko. Menurut Irfan, capaian tersebut menjadi indikasi koperasi mulai berperan dalam menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Saat ini telah terbentuk 1.508 KDKMP di Provinsi Bengkulu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.505 koperasi telah memiliki rekening aktif dan sekitar 66,4 persen telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB).

Sementara itu, Pemerintah Kota Bengkulu memastikan 25 gerai KDKMP telah memasuki tahap finalisasi operasional dan siap beroperasi dalam waktu dekat. Melalui Dinas Koperasi dan UKM, program yang menjadi bagian dari KDKMP tersebut disiapkan sebagai penggerak ekonomi masyarakat sekaligus memperluas akses layanan koperasi di tingkat kelurahan.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, Nelawati, mengatakan seluruh gerai telah selesai dibangun dan kini memasuki tahap penataan teknis operasional. Selain melayani kebutuhan masyarakat, gerai koperasi juga akan menjadi pusat pemasaran produk unggulan UMKM lokal sehingga dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing pelaku usaha.

Untuk mendukung pengelolaan yang profesional, pemerintah menerapkan sistem digital dalam pengelolaan koperasi serta memberikan pelatihan kepada para pengurus dan manajer. Dengan langkah tersebut, KDKMP diharapkan mampu menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, memberikan akses pembiayaan yang aman bagi pelaku usaha, serta memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat kelurahan.