‎Kepala BPMP Provinsi Bengkulu, Sabura Soe'oed Putra, mengatakan rapat koordinasi tersebut dilaksanakan sebagai upaya memastikan pengelolaan dana BOSP di seluruh satuan pendidikan dapat mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah evaluasi sekaligus penyampaian kebijakan terbaru terkait pengelolaan dana operasional sekolah.

‎Menurutnya, dana BOSP memiliki peran penting dalam menjamin keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

‎"Ini memang program strategis Pemerintah, agar mutu pendidikan menjadi lebih baik. Kita berharap bahwa peserta bisa fokus, agar apa yang diharapkan pemerintah melalui BOSP ini bisa benar-benar terwujud demi perbaikan dunia pendidikan," katanya, saat membuka secara langsung Rapat Koordinasi Teknis Pemanfaatan BOSP, Senin 27 Juli 2026.

‎Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan dana yang dialokasikan pemerintah untuk membiayai kebutuhan operasional sekolah. Program ini terdiri atas BOS Reguler, BOS Kinerja, dan BOS Afirmasi yang masing-masing memiliki tujuan untuk mendukung operasional pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memberikan dukungan bagi sekolah yang memiliki kebutuhan khusus.

‎Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan operasional, seperti penyediaan bahan ajar, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengembangan kompetensi tenaga pendidik, kegiatan pembelajaran. Hingga mendukung pelaksanaan program-program pendidikan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

‎Melalui rapat koordinasi ini, BPMP Bengkulu berharap seluruh peserta dapat memahami secara menyeluruh mekanisme perencanaan, penggunaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dana BOSP. Dengan demikian, pemanfaatan anggaran dapat lebih optimal dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan di Provinsi Bengkulu.

‎Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut juga menjadi sarana memperkuat koordinasi antara BPMP, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan dalam mengawal implementasi kebijakan pengelolaan dana BOSP. Diharapkan, sinergi yang terbangun mampu mendorong terciptanya tata kelola anggaran pendidikan yang semakin baik, sehingga seluruh peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan.