RRI.CO.ID, Bengkulu - Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkulu, Erna Sari Dewi, menjadikan Provinsi Bengkulu sebagai contoh masih lemahnya pengawasan transportasi darat saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan pada Senin, 13 Juli 2026 di Gedung DPR RI.

Erna menilai, persoalan keselamatan transportasi harus menjadi prioritas utama pemerintah dan didukung dengan pengelolaan anggaran yang baik.

Dalam rapat tersebut, Erna lebih dulu menyoroti besarnya defisit anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Dimana menurutnya, persoalan tersebut harus segera diselesaikan karena berpotensi menghambat pelaksanaan program prioritas.

Bahkan, ia ini menyebutkan kondisi itu dapat menjadi cerminan belum optimalnya manajemen pengelolaan anggaran pada tahun berjalan.

Selain persoalan anggaran, dia menegaskan bahwa keselamatan transportasi tidak boleh dipandang sebagai program pelengkap. Dengan itu dia mengingatkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, sehingga anggaran dan kebijakan yang berkaitan dengan keselamatan harus menjadi prioritas tertinggi.

Sebagai contoh, Erna mengungkapkan kondisi di Provinsi Bengkulu yang hingga kini hanya memiliki satu titik pengawasan angkutan barang. Terlebih lagi jumlah tersebut belum memadai untuk mengawasi aktivitas kendaraan angkutan barang yang terus meningkat.

“Satu-satunya titik pengawasan di Bengkulu itu, bahkan belum dilengkapi fasilitas penting seperti Weigh in Motion (WIM) untuk mendeteksi beban kendaraan secara otomatis maupun perangkat pendukung pengawasan kendaraan Over Dimension dan Over Loading (ODOL). Kondisi tersebut dinilai membuat fungsi pengawasan belum berjalan maksimal,” katanya dalam video berdurasi 1 menit 17 detik tersebut.

Lebih lanjut Politisi Partai NasDem itu juga mempertanyakan kesiapan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dalam menjalankan tugas pengawasan jika sarana dan prasarana yang dimiliki masih sangat terbatas.

Oleh karena itu pemerintah pusat perlu memberikan perhatian lebih kepada daerah, termasuk Bengkulu, agar sistem pengawasan transportasi darat dapat berjalan efektif.

“Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera mengevaluasi pengelolaan anggaran sekaligus memperkuat infrastruktur pengawasan transportasi di berbagai daerah. Bengkulu menjadi salah satu contoh yang menunjukkan masih perlunya peningkatan fasilitas demi menjamin keselamatan pengguna jalan dan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi darat,” tuturnya.