RRI.CO.ID, Bengkulu - Pemerintah pusat terus mendorong pengembangan kawasan tanaman kopi di berbagai daerah penghasil kopi di Indonesia, termasuk Provinsi Bengkulu. Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas perkebunan kopi rakyat sekaligus mendukung peremajaan tanaman kopi milik petani.

Sub Koordinator Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu, Khairiah, mengatakan pada tahun 2026 terdapat lima kabupaten yang akan menerima bantuan pengembangan kawasan tanaman kopi. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan hasil produksi kopi yang menjadi salah satu komoditas unggulan daerah.

Total luas lahan yang mendapatkan program bantuan mencapai 1.350 hektare. Rinciannya meliputi Kabupaten Rejang Lebong seluas 350 hektare, Kepahiang 350 hektare, Kaur 300 hektare, Lebong 300 hektare, dan Bengkulu Selatan 50 hektare.

Melalui program tersebut, petani yang tergabung dalam kelompok tani dapat melakukan peremajaan tanaman kopi dengan luasan maksimal dua hektare per petani. Setiap petani juga akan menerima bantuan sekitar 1.000 batang bibit kopi untuk mendukung pengembangan kebun mereka.

Khairiah menjelaskan saat ini proses penyaluran bantuan masih berada pada tahap verifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) di tingkat kabupaten. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bantuan diberikan kepada petani yang memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan program.

Setelah proses verifikasi di tingkat kabupaten selesai, data calon penerima akan diverifikasi kembali di tingkat provinsi. Selanjutnya, usulan tersebut akan disampaikan kepada pemerintah pusat untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan secara resmi.

Pemerintah berharap program pengembangan kawasan tanaman kopi ini dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kopi Bengkulu di masa mendatang. Selain memperkuat daya saing kopi daerah, program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat sektor perkebunan sebagai penopang perekonomian daerah.