RRI.CO.ID, Bengkulu - Koalisi Sumatera Terang untuk Energi Bersih (STuEB) mendesak pemerintah segera menerapkan desentralisasi sistem kelistrikan. Mereka menuntut pemanfaatan energi terbarukan lokal sebagai tulang punggung pembangkit listrik masa depan.

Desakan ini dilatarbelakangi oleh insiden pemadaman listrik massal (blackout) di delapan provinsi Sumatera. Kerusakan transmisi 275 kV di Jambi pada Jumat, 22 Mei 2026, memicu kelumpuhan total tersebut.

Kelumpuhan yang berlangsung lebih dari 24 jam ini mencerminkan rapuhnya sistem energi fosil terpusat. Pola gangguan serupa sebelumnya juga pernah terjadi dan melumpuhkan seluruh pulau pada Juni 2024.

Kondisi kelistrikan Sumatera dinilai sangat ironis karena pemadaman meluas terjadi saat pasokan daya surplus. Bengkulu mencatat surplus daya hingga 120 persen, sedangkan Sumatera Selatan mengalami kelebihan 104 persen.

Dampak dari kegagalan sistem kelistrikan monopoli ini telah menimbulkan kerugian yang sangat fatal. Jaringan komunikasi serta transportasi publik mati total, dan aktivitas ekonomi industri pun lumpuh berhari-hari.

Bahkan, pemadaman massal kali ini telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa di beberapa wilayah terdampak. Empat warga di Sumatera Utara dan Sumatera Barat tewas akibat keracunan asap mesin genset.

Kamar Dagang Indonesia Sumatera Selatan dikutip dari beberapa sumber mencatat nilai kerugian dunia usaha mencapai Rp2 triliun rupiah. Jumlah kerugian ini dipastikan membengkak jika akumulasi kerugian dari seluruh provinsi dihitung bersamaan.

Anggota STuEB dari Apel Green Aceh, Syukur Tadu, memberikan kritik tajam terkait kondisi ini. Syukur Tadu mempertanyakan, “Mengapa daerah kaya sumber daya masih harus bergantung pasokan energi luar wilayahnya?”

Ia mendesak percepatan pengembangan energi mandiri berbasis komunitas demi menghadapi ancaman krisis iklim. Langkah konkrit ini dinilai mampu menjadi solusi jangka panjang yang adil dan berkelanjutan.

Konsolidator STuEB, Ali Akbar, menilai ada kepentingan pemodal di balik bertahannya sistem terpusat ini. Ali Akbar mengatakan, “Sistem ini peluang kelompok pemodal tetap mendirikan pembangkit baru saat surplus.”

Ali menambahkan momentum kelam ini harus menjadi titik balik peralihan menuju demokratisasi energi bersih. Dominasi bahan bakar fosil yang merusak lingkungan harus segera dihentikan secara total.

Kritik keras terhadap eksploitasi batubara juga disuarakan oleh Syahwan dari Yayasan Anak Padi Lahat. Syahwan menegaskan, “Blackout Sumatera menjadi bukti nyata eksploitasi batubara tak mampu menjadi solusi.”

Ia menuntut penghentian operasional tambang batubara serta penyuntikan mati seluruh PLTU di Sumatera. Praktik industri ekstraktif tersebut terbukti hanya menyengsarakan masyarakat di sekitar lingkar tambang.

Deri Sopian dari Lembaga Tiga Beradik Jambi menyoroti kegagalan fatal manajemen risiko cuaca regional. Deri Sopian berujar, "Putusnya kabel transmisi SUTET bukti Jambi adalah titik lemah regional saat ini."

Ketergantungan pada batubara dinilai kontras dengan total potensi energi bersih Sumatera yang melimpah. Jambi menyimpan potensi hingga 13,2 GW, sedangkan Sumatera Selatan memiliki potensi mencapai 21 GW.