RRI.CO.ID, Bengkulu - Pemerintah Kota Bengkulu melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar Sosialisasi Kewajiban Perpajakan Bendahara di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Hidayah I Kantor Wali Kota Bengkulu dan diikuti ratusan bendahara dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Asisten III Setda Kota Bengkulu, Tony Elfian. Turut hadir Kepala KPP Pratama Bengkulu Satu, Raden Rara Endah Patminingrum, Kepala BPKAD Kota Bengkulu Yudi Susanda, staf ahli wali kota, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Tony menegaskan bahwa bendahara memiliki peran penting dalam mendukung penerimaan negara. Khususnya melalui pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas transaksi belanja pemerintah daerah.

Menurutnya, pemahaman yang baik mengenai mekanisme perpajakan sangat diperlukan. Agar tidak terjadi kesalahan administratif maupun potensi sanksi di kemudian hari.

“Pemahaman yang baik terhadap mekanisme perpajakan belanja SKPD sangat penting untuk menghindari kesalahan administratif. Maupun potensi sanksi di kemudian hari,” ujar Tony.

Ia juga mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu untuk bekerja secara cerdas, tuntas. Dan ikhlas demi mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan terpercaya.

Sosialisasi tersebut diikuti oleh 128 peserta yang terdiri dari 40 bendahara pengeluaran dan 88 bendahara pengeluaran pembantu. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta terkait jenis-jenis pajak belanja SKPD sekaligus memperkuat kemampuan penggunaan teknologi informasi perpajakan.

Para peserta juga mendapatkan pendampingan langsung dari penyuluh pajak KPP Pratama Bengkulu Satu mengenai penggunaan aplikasi CoreTax. Aplikasi layanan digital Direktorat Jenderal Pajak tersebut diharapkan mampu mempermudah wajib pajak dalam melakukan administrasi perpajakan secara lebih cepat dan efisien.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Bengkulu optimistis pengelolaan keuangan daerah akan semakin tertib, transparan. Dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah maupun nasional.