RRI.CO.ID, Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap program pengembangan komoditas kopi seluas 1.000 hektare pada tahun ini. Program tersebut direncanakan tersebar di empat kabupaten, yakni Kaur, Kepahiang, Rejang Lebong, dan Lebong.

Kepala Bidang Perkebunan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu, Bickman Panggarbessy melalui Sub Koordinator Perbenihan Perkebunan, Khairiah, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut mencakup perluasan areal tanam serta peremajaan tanaman kopi milik petani. Program tersebut diinisiasi Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian yang menyasar kebun kopi tak produktif milik petani.

“Total targetnya sekitar 1.000 hektare yang akan dibagi di empat kabupaten, yaitu Kaur, Kepahiang, Rejang Lebong, dan Lebong. Kegiatannya ada perluasan dan juga peremajaan tanaman,” ujar Khairiah, Selasa 31 Maret 2026.

Ia menyebutkan, untuk kegiatan perluasan lahan diperkirakan masing-masing daerah akan mendapatkan alokasi sekitar 100 hektare. Sementara sisanya dialokasikan untuk program peremajaan tanaman kopi yang sudah tidak produktif.

Terkait penyediaan bibit, Khairiah mengatakan bahwa sumber benih direncanakan berasal dari kebun sumber benih milik pemerintah yang berada di Desa Pal Delapan, Kabupaten Rejang Lebong. “Rencananya bibit akan diambil dari kebun sumber benih yang kita miliki di Pal Delapan, Kabupaten Rejang Lebong. Di sana tersedia kebun sumber benih kopi,” jelasnya.

Namun demikian, pihaknya masih akan melihat ketersediaan benih di lokasi tersebut. Apabila jumlahnya belum mencukupi kebutuhan program, maka akan diupayakan tambahan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka).

“Kalau nanti ketersediaannya kurang, kemungkinan akan kita ambil tambahan dari Puslitkoka,” ujarnya. Beberapa varietas kopi yang tersedia untuk mendukung program tersebut di antaranya varietas Sintaro 1, Sintaro 2, Sintaro 3, serta Sehasen yang selama ini dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas kopi di Bengkulu.

Sementara itu, untuk pelaksanaan program, Dinas TPHP Provinsi Bengkulu masih menunggu pengusulan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) dari pemerintah kabupaten sebagai dasar penetapan penerima program.

“Untuk saat ini baru Kabupaten Kepahiang yang sudah menyampaikan usulan CPCL. Sementara tiga kabupaten lainnya masih belum,” kata Khairiah. Ia menjelaskan, data CPCL dari kabupaten akan dihimpun oleh pemerintah provinsi sebelum disampaikan ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian sebagai dasar penetapan program.

Pihaknya menargetkan seluruh usulan dari kabupaten dapat segera disampaikan dalam waktu dekat agar proses pengajuan ke pemerintah pusat dapat segera dilakukan. “Targetnya dalam waktu dekat data sudah masuk semua dari kabupaten, sehingga bisa segera kita kirimkan ke Kementerian,” kata Khairiah.