RRI.CO.ID, Bengkulu – DPRD Kota Bengkulu menyoroti tingginya alokasi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu Tahun 2026. Saat ini, belanja pegawai tercatat mencapai 61 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp1,2 triliun.

Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu, Rahmad Widodo, mengatakan kondisi tersebut harus segera menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Bengkulu. Menurutnya, proporsi belanja pegawai yang terlalu besar berpotensi mengganggu keseimbangan struktur anggaran daerah.

Rahmad menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, batas maksimal belanja pegawai ditetapkan sebesar 30 persen dari APBD. Ketentuan tersebut akan diberlakukan secara penuh mulai tahun 2027.

“Belanja pegawai Kota Bengkulu saat ini sudah mencapai 61 persen. Sementara aturan yang akan berlaku pada 2027 menetapkan batas maksimal 30 persen. Artinya, pemerintah daerah harus segera menyiapkan langkah penyesuaian,” kata Rahmad, Senin 30 Maret 2026.

Ia menilai pemerintah kota memiliki waktu yang terbatas untuk melakukan pembenahan komposisi anggaran agar tidak melanggar ketentuan tersebut. Oleh karena itu, DPRD meminta Pemkot Bengkulu segera menyusun strategi pengendalian belanja pegawai.

Salah satu langkah yang didorong DPRD adalah melakukan penataan kelembagaan melalui perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penggabungan sejumlah dinas yang memiliki fungsi serupa dinilai dapat mengurangi beban belanja pegawai.

Menurut Rahmad, restrukturisasi OPD juga berpotensi membuat tata kelola pemerintahan menjadi lebih efisien dan efektif. Selain itu, pengendalian belanja pegawai akan memberi ruang lebih besar bagi anggaran pembangunan dan pelayanan publik.

“Kami mendorong Pemkot Bengkulu mempertimbangkan perampingan OPD. Sebagai salah satu solusi untuk menekan belanja pegawai dan menyehatkan struktur APBD,” ujarnya.