RRI.CO.ID, Bengkulu – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional Bengkulu menunjukkan capaian yang impresif. Hingga 31 Januari 2026, realisasi APBN dinilai mampu menjadi pelindung daya beli masyarakat sekaligus stimulus pertumbuhan ekonomi di Bumi Rafflesia.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana, menyampaikan desain kebijakan fiskal tahun ini memang disusun ekspansif sejak awal guna memperkuat likuiditas daerah. “APBN dirancang untuk langsung bekerja di awal tahun. Tujuannya agar daya beli terjaga dan ekonomi daerah bergerak lebih cepat,” ujarnya, Jumat 27 Februari 2026.

Menurut Irfan, kehadiran APBN terbukti efektif sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Inflasi Bengkulu pada Januari 2026 tercatat 4,8 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 5,11 persen. Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 3,37 persen, jauh di bawah rata-rata nasional.

“Pertumbuhan ekonomi Bengkulu juga semakin inklusif. Hal ini tercermin dari membaiknya angka ketimpangan atau Gini Ratio yang berada di level 0,339,” jelasnya.

Dari sisi belanja, realisasi Belanja Negara mencapai Rp1.377,83 miliar atau 10,34 persen dari target. Angka tersebut tumbuh 9,59 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Belanja modal pemerintah pusat bahkan melonjak 124,94 persen secara tahunan, didorong percepatan pembukaan blokir anggaran sehingga proyek fisik bisa segera berjalan.

Salah satu inovasi pro-rakyat adalah penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) langsung dari Kas Negara ke rekening guru. Hingga Februari 2026, dana sebesar Rp144,05 miliar telah disalurkan kepada 17.788 guru di Bengkulu.

APBN juga mengalokasikan Rp173,23 miliar untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjangkau 270.541 siswa, balita, dan ibu hamil/menyusui. Program ini melibatkan 471 supplier dan 114 Satuan Pelayanan, sehingga turut mendorong perputaran ekonomi dan memberdayakan UMKM lokal.

Di sisi pendapatan, penerimaan negara hingga akhir Januari 2026 mencapai Rp149,6 miliar. Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas tumbuh 16,83 persen, menandakan menguatnya aktivitas ekonomi non-komoditas.

Sektor Kepabeanan dan Cukai mencatatkan lonjakan signifikan sebesar 22.047 persen menjadi Rp1,03 miliar. Peningkatan ini seiring dengan kelancaran arus logistik pasca pendalaman alur Pelabuhan Pulau Baai menjadi 6,5 meter. Volume ekspor Bengkulu pun mencapai 8.283,4 Metric Ton dengan nilai Rp13,68 miliar.

Selain itu, fungsi pengawasan juga aktif dengan 21 kali penindakan terhadap barang ilegal sebagai bentuk perlindungan masyarakat.

Dukungan terhadap UMKM terus diperkuat melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp315,61 miliar kepada 4.066 debitur. Sebanyak 72 persen lebih disalurkan ke sektor produktif seperti pertanian. Sementara itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah tersalurkan Rp844,5 juta bagi pelaku usaha yang belum terjangkau perbankan.

Irfan menegaskan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan kinerja APBN di Bengkulu. “Kami di Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu berkomitmen memberikan layanan profesional tanpa biaya, serta menjaga predikat Wilayah Bebas dari Korupsi demi kesejahteraan masyarakat Bengkulu,” tutupnya.