RRI.CO.ID, Bengkulu – Ketua DPD Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Provinsi Bengkulu, Edwar Setiawan, menargetkan pembangunan sebanyak 1.500 unit rumah pada tahun ini. Target tersebut meningkat signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 800 unit rumah.

Menurut Edwar, optimisme tersebut sejalan dengan dukungan pemerintah melalui program 3 juta rumah. Ia menjelaskan, kucuran anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari Kementerian Keuangan sebesar Rp200 triliun yang disalurkan melalui bank-bank BUMN/Himbara memberikan kemudahan bagi pelaku usaha perumahan, baik dalam bentuk pinjaman maupun modal kerja untuk pembangunan.

"Saat ini kuota tidak lagi menjadi kendala seperti tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya kuota kerap habis pada pertengahan tahun, kini akad kredit dapat dilakukan tanpa harus menunggu tahun berikutnya, sehingga progres pembangunan di awal tahun pun sudah mulai berjalan," ujar Edwar, Kamis 26 Februari 2026.

Saat ini, terdapat sekitar 27 pengembang aktif yang tergabung dalam Himperra Bengkulu dan seluruhnya memiliki proyek berjalan. Pembangunan tidak hanya terpusat di Kota Bengkulu, tetapi juga tersebar di sejumlah wilayah lain seperti Kepahiang dan kawasan lainnya yang masih terus berproses.

"Dengan adanya program tiga juta rumah ini tentu kami menyambut baik, dan berharap semoga kawan-kawan di Himperra bisa memaksimalkan pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," jelas Edwar.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Bengkulu, Irsan Setiawan, menegaskan target pembangunan dalam program tiga juta rumah di Bengkulu tidak dibatasi jumlahnya. Ia mendorong para pengembang memaksimalkan serapan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebagai sumber pembiayaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Saat kami bertemu Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), disampaikan selama kawan-kawan pengembang sanggup, kuotanya akan dikeluarkan. Tidak ada batas,” ujar Irsan.

Irsan menyebut tahun lalu dari sekitar 3.000 kuota, Bengkulu mampu merealisasikan sekitar 2.600 unit rumah subsidi. Diperkirakan tahun ini jumlah tersebut akan bertambah mengingat potensi penyerapan tahun ini cukup besar, terutama dari kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Meski demikian, Irsan mengingatkan pengembang agar bijak menentukan lokasi pembangunan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini penting agar konsumen tidak dirugikan akibat banjir, lahan sengketa, atau lokasi yang tidak strategis.

Ia juga menekankan kualitas bangunan harus dijaga agar rumah subsidi tetap layak huni dan tidak mengalami kerusakan dalam waktu tiga hingga lima tahun. Untuk Bengkulu, ia memastikan tidak ada rencana pengecilan ukuran rumah subsidi seperti di kota besar, karena ketersediaan lahan masih memadai.