RRI.CO.ID, Bengkulu - Resistensi antimikroba merupakan ancaman serius bagi kesehatan global karena berdampak pada meningkatnya angka kesakitan, kematian, serta beban ekonomi. Secara global, resistensi antimikroba tercatat menyebabkan lebih dari 1,27 juta kematian pada 2019 dan berpotensi terus meningkat jika tidak ditangani secara komprehensif. 

Hal itu disampaikan Yunika Sary, S.Farm., M.Si., Apt, Ketua Tim Sertifikasi BPOM Bengkulu, dalam Kuliah pakar bertema Digital Transformation in Public Health: Sinergi Artificial Intelligence dan Pengendalian Resistensi Antimikroba ini diikuti 50 mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat, Kamis (5/2). 

Kegiatan dibuka oleh Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat STIKes Tri Mandiri Sakti, Rina Aprianti, SKM, MPh, di kampus STIKES Tri Mandiri Sakti.

Yunika menjelaskan faktor pemicu resistensi antimikroba antara lain penggunaan antibiotik yang tidak rasional, konsumsi tanpa resep dokter, peredaran antibiotik substandar atau palsu, serta penggunaan antibiotik di sektor peternakan yang tidak sesuai ketentuan. Yunika menekankan pentingnya pendekatan One Health yang melibatkan sektor kesehatan manusia, kesehatan hewan, lingkungan, dan pangan. 

"BPOM berperan aktif melalui pengawasan registrasi dan distribusi obat, patroli siber, pemeriksaan lintas sektor, serta penguatan edukasi masyarakat terkait penggunaan antibiotik secara bijak," jelasnya.

Narasumber kedua, Muhamad Anggi Pratama, S.Sos., M.A.P dari Universitas Bengkulu, menjelaskan transformasi tata kelola pemerintahan digital di bidang kesehatan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan dinilai mampu memperkuat sistem surveilans serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Sementara itu, narasumber ketiga, Yoan Berliana Siregar, M.A.P dari Universitas Bengkulu, menyoroti pentingnya kebijakan publik adaptif dalam pengendalian resistensi antimikroba. Integrasi teknologi digital dan kolaborasi lintas sektor dinilai dapat meningkatkan pemantauan penggunaan antibiotik dan perumusan kebijakan kesehatan berbasis bukti.

Rina menegaskan transformasi digital menjadi kebutuhan strategis dalam menghadapi tantangan kesehatan global, termasuk meningkatnya resistensi antimikroba. Kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan praktisi dinilai penting untuk memperkuat sistem kesehatan berbasis teknologi. 

Kuliah pakar berlangsung interaktif dengan antusiasme tinggi dari mahasiswa. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memahami urgensi transformasi digital kesehatan publik serta mampu berperan aktif dalam pengendalian resistensi antimikroba secara kolaboratif dan inovatif.