KBRN, Bengkulu : Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, angkat bicara terkait rencana relokasi pedagang di kawasan wisata Pantai Panjang Bengkulu dan sekitarnya oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.
Politisi perempuan NasDem ini menegaskan pentingnya kebijakan yang tidak menambah beban pedagang di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
“Saya baru mendapat informasi mengenai keluhan ini, dan telah mendengar langsung dari para pedagang. Tapi saya pahami bahwa inti persoalannya adalah relokasi. Saya harap pemerintah tidak menambah masalah baru bagi pedagang yang sedang berjuang di masa sulit ini,” ujar Erna saat pertemuaan dengan perwakilan pedagang kawasan Pantai Panjang Rabu, (23/4/2025).
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Provinsi Bengkulu ini meminta pemerintah kota dan provinsi untuk duduk bersama dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Baik pedagang maupun pemerintah dan pengunjung.
“Pemerintah jangan hanya membuat kebijakan satu arah. Pedagang juga harus diajak bicara. Harus ada musyawarah untuk mencapai titik tengah,” tegas Erna.
Erna juga mengingatkan bahwa relokasi tanpa strategi yang tepat bisa berujung pada penurunan pendapatan pedagang. Terlebih kejadian serupa sudah pernah terjadi. Dimana setelah dipindah, dagangan mereka menjadi sepi.
"Pemerintah harus menjamin bahwa lokasi baru bisa tetap ramai, bersih, dan layak untuk berdagang,” kata Erna.
Foto : Salah satu tempat berdagang pedagang di pinggir Pantai.
Selain lokasi yang strategis, mantan unsur pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu ini menekankan pentingnya bantuan konkret dari pemerintah. Maksudnya pedagang juga membutuhkan biaya untuk membangun tempat baru. Dengan itu harus ada dukungan nyata, dan bukan hanya wacana. Mengingat para pedagang sangat berperan dalam menjaga geliat ekonomi dan pariwisata lokal.
Disisi lain juga dalam penempatan, ia mengingatkan pentingnya mendahulukan pedagang lama dalam skema relokasi agar tidak terjadi ketidakadilan.
"Jangan sampai ada pedagang lama yang tergusur, tapi justru yang dapat tempat malah yang baru masuk. Jadi Pemerintah harus hadir sebagai pemberi solusi," terang Erna.
Sementara Ketua Kampung Kuliner Pesisir Kota Bengkulu, Herman AR mengungkapkan jika tanggal 30 April 2025 mendatang menjadi hari yang ditakuti oleh para pedagang yang berada di sepanjang kawasan Pantai Panjang Bengkulu.
Hal ini lantaran, pihaknya mendapati informasi bahwa Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi meminta para pedagang di kawasan Pantai Panjang yang dinilai menyalahi aturan untuk segera merobohkan lapaknya paling lambat tanggal 30 April 2025.
"Kami di ultimatum, paling lambat 30 April baru robohkan lapak. Kami ini ada sekitar 3 kelurahan, dari Berkah, Sumur Meleleh, dan Melbouro atau ada sekitar 200 pedagang. Makanya ini kami adukan ke ibu (Erna Sari Dewi, red). Apalagi kami ini banyak yang terikat di Bank (pinjaman uang). Harapan kami nanti, bina lah kami ini, beri kami solusi, jangan kami dibinasakan," tukas Herman yang juga dipertegas Sekretaris Kampung Kuliner Pesisir Kota Bengkulu, M Iqbal.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....