KBRN, Baku: Penggunaan energy terbarukan menjadi salah satu pembahasan penting dalam perhelatan Conference of Parties 29 United Climate Change Conference (COP29 UNFCCC) atau Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa Bangsa ke 29 di Kota Baku, Azerbaijan yang berlangsung dari tanggal 11 – 22 November 2024.

Ancaman krisis energi akibat dampak buruk dari perubahan iklim menjadi hal nyata yang akan dihadapi, terutama bagi kehidupan generasi mendatang.

Peningkatan emisi karbon dunia dari pembakaran dan penggunaan bahan bakar fosil / saat ini semakin memperburuk kondisi perubahan iklim yang terjadi di negara-negara maju dan berkembang termasuk Indonesia.

Dari penelitian global yang dilakukan Germanwatch yang merilis Climate Change Performa Index (CCPI) atau Indeks Kinerja Perubahan Iklim yang memantau performa negara-negara, dalam komitmen mereka menurunkan laju pemanasan global sebesar 1,5oC sebagaimana Perjanjian Paris, ternyata dari 63 negara dan Uni Eropa penyumbang lebih dari 90 persen emisi gas rumah kaca global.

33 diantaranya justru menunjukkan performa menurun dari tahun sebelumnya termasuk Indonesia, sebagaimana disampaikan Giovanni Maurice Pradipta dari Germanwatch. Melalui data CCPI yang dirilis pada KTT PBB tentang perubahan iklim tersebut, dari empat kategori pantauan yang dilakukan yakni Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Energi Terbarukan, Penggunaan Energi dan Kebijakan Iklim, peringkat Indonesia turun dari tahun sebelumnya yakni dari 36 (CCPI 2024) ke peringkat 42 (CCPI 2025) atau menunjukkan performa yang tidak terlalu baik dalam upaya mengatasi perubahan iklim.

Dengan salah satu penyebab adalah masih tingginya emisi karbon akibat ketenagalistrikan yang bersumber dari batu bara.

"Emisi CO2 ini dikhawatirkan masih terus meningkat, jika Indonesia masih terus mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Apalagi sampai akhir tahun 2023 lalu Indonesia masih akan membuka 30 PLTU batu bara yang baru," ujarnya.

Pemanfaatan PLTU Batu Bara untuk ketenagalistrikan Indonesia, juga dibenarkan Wakil Presiden Eksekutif Perencanaan Sistem Listrik PLN, Warsono M. Martono yang menyampaikan bahwa 60 – 70 persen pembangkit listrik di Indonesia masih menggunakan PLTU Batu Bara.

Pihaknya berkomitmen untuk menurunkan pemanfaatan PLTU Batu bara dengan melakukan renewable energi (Energi Baru Terbarukan/EBT), mulai dari mengubah dari satu bahan bakar yakni coal dengan cofiring dengan biomas sampai 20 persen, atau modifikasi dengan merubah jenis bahan bakar lain yakni hydrogen dan ammonia sehingga bahan bakar benar-benar bersumber dari renewable.

"Hanya saja masih proses studi kelayakan karena masih dalam tahap awal," jelas M. Martono yang juga menatakan penggunaan bahan bakar PLTU batu bara, bisa diubah menjadi teknologi nuklir karena sama-sama menggunakan steam turbin.

Kendati demikian saat ditanyakan kemungkinan untuk merubah bahan bakar batu bara, M. Martoni mengatakan hal itu akan diupayakan sesuai komitmen pemerintah sampai tahun 2060 untuk coal face out (tidak lagi menggunakan bahan bakar batu bara) yang dilakukan secara bertahap.

Sementara itu,ditingkat masyarakat upaya untuk beralih dari ketergantungan dari energy kotor batu bara juga diperkenalkan yayasan Kanopi Hijau Indonesia dengan mengadopsi teknologi pembangkit listrik ramah lingkungan dengan penggunaan energi surya atau panel surya.

Dengan menyasar kelompok pelajar yang dinilai sebagai agen perubahan, yang kedepan diharapkan bisa mendorong pemanfaatan energi bersih, dikatakan Ketua Kanopi Hijau Indonesia, Ali Akbar pihaknya memberikan edukasi ke tingkat sekolah yang diyakini bisa memberikan dampak luas pada masa yang akan datang.

Melalui program sekolah energi bersih yang dikembangkan di dua sekolah yakni SMA Muhammadiyah 4 Bengkulu dari empat tahun lalu dan SMA Sint Carolus Bengkulu, yang baru berjalan dalam satu bulan terakhir, pemanfaatan energy bersih menggunakan panel surya bisa mulai dirasakan manfaatnya.

Bahkan sekolah tersebut, menurutnya juga sudah mengalihkan sebagian pemakaian listrik yang bersumber dari PLN ke energi surya yang dikembangkan.

Potensi sumber-sumber energy terbarukan secara umum di Indonesia bahkan khusus di Bengkulu, cukup baik bahkan dinilai bisa mengakomodir untuk mengakomodir kebutuhan kelistrikan. Sehingga kedepan, selain bersumber dari PLTU kebutuhan listrik secara publik bisa diakomodir melalui sumber-sumber lainnya, baik dari tenaga angin, mikro hidro atau panas bumi.

M. Idris Sihite, Staf Menteri Energi Sumber Daya Manusia bidang perencanaan strategis mengatakan, Indonesia memiliki potensi geothermal terbesar di dunia dengan jumlah 60 persen.

Demikian di Bengkulu yang memiliki bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) terbesar di Indonesia dengan besaran 43,3 persen, dengan potensi energi gheothermal, hidro, bio energi atau bio fuel, angin dan tenaga surya dengan beberapa area yang sudah diteliti pihaknya.

Kendati demikian diakui untuk pengembangan EBT tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar yang dikatakan M. Sihite selain nantinya diharapkan bisa dibantu dengan pendanaan iklim dunia, serta pendanaan secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang diharapkan bisa mewujudkan kemandirian di seluruh wilayah. (Lns)

.