RRI.CO.ID, Bengkalis— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dilakukan secara terarah dan berbasis data, sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Johansyah Syafri, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penelitian Komoditas, Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan Provinsi Riau Tahun 2026 di Ruang Rapat Hangtuah Lantai II Kantor Bupati Bengkalis, Kamis 27 Agustus 2026.
Menurut Johansyah, FGD tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan arah pengembangan ekonomi daerah berdasarkan data dan kondisi nyata di lapangan.
Ia menilai UMKM memiliki peran strategis karena tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan keluarga, mendorong kemandirian masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
“UMKM bukan hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga lapangan pekerjaan, pendapatan keluarga, kemandirian masyarakat, pemerataan ekonomi, dan ketahanan ekonomi daerah,” ujarnya.
Johansyah mengatakan pemerintah perlu mengetahui secara lebih detail potensi UMKM yang ada di Kabupaten Bengkalis. Tidak hanya jumlah pelaku usaha, tetapi juga komoditas unggulan, kapasitas produksi, kondisi rantai pasok, akses pembiayaan, pasar, serta berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha.
Karena itu, penelitian KPJU diharapkan dapat menghasilkan pemetaan yang lebih jelas mengenai potensi usaha daerah, mulai dari sentra produksi, pelaku usaha, kapasitas produksi, kendala, prospek pasar, hingga bentuk intervensi yang diperlukan.
Menurutnya, pemetaan berbasis data penting agar program pemberdayaan UMKM tidak lagi disusun berdasarkan asumsi.
“Jangan sampai program pemberdayaan UMKM berjalan berdasarkan asumsi. Kita harus bergerak berdasarkan data dan kebutuhan nyata di lapangan. Salah satu kelemahan kita selama ini adalah belum memiliki data yang benar-benar valid dan menggambarkan kondisi riil di masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, setiap persoalan yang dihadapi pelaku UMKM harus mendapatkan solusi yang sesuai. Kendala pembiayaan, misalnya, perlu dijawab dengan memperluas akses pembiayaan. Sementara persoalan kualitas produk membutuhkan pendampingan dan peningkatan kapasitas.
Begitu pula dengan persoalan kemasan, pemasaran, teknologi, dan akses pasar yang perlu dijawab melalui inovasi, penguatan merek, digitalisasi, perluasan jejaring pemasaran, serta pemanfaatan teknologi sesuai kebutuhan pelaku usaha.
Johansyah berharap hasil penelitian KPJU tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi benar-benar menjadi rujukan dalam penyusunan program dan kebijakan pemerintah daerah.
“Ke depan kita ingin UMKM Bengkalis tidak hanya mampu bertahan, tetapi naik kelas. Dari pasar lokal menuju pasar regional, dari produk biasa menjadi produk berdaya saing, serta dari usaha keluarga menjadi usaha yang mampu membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain,” harapnya.
Ia menegaskan, peningkatan daya saing UMKM membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri, sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah, perbankan, perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas.
Sementara itu, Direktur Center for Survey and Academic Development, Ade Ria Nirmala, S.E., M.M., menyampaikan materi mengenai pemetaan dan pengembangan Komoditas, Produk/Jenis Usaha (KPJU) unggulan.
Kajian tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi penguatan UMKM dan pengembangan ekonomi daerah yang lebih tepat sasaran, khususnya di Kabupaten Bengkalis.
Kegiatan turut dihadiri Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Asnurial, Kepala Dinas Perikanan Tarmizi, serta perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....