Bengkalis Pertahankan Opini WTP Tiga Belas Kali Beruntun

RRI.CO.ID, Bengkalis - Pemerintah Kabupaten Bengkalis kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau. Capaian tersebut menjadi raihan opini WTP ke-13 kali secara berturut-turut bagi Kabupaten Bengkalis.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan Direktur Pengelolaan Pemeriksaan PKN V BPK RI, Dr. Juska Meidy Enyke Sjam, kepada Bupati Bengkalis Kasmarni bersama Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Septian Nugraha, di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Pekanbaru, Kamis 18 Juni 2026.

Dalam sambutannya, Dr. Juska Meidy Enyke Sjam mengapresiasi pemerintah daerah yang mampu mempertahankan opini WTP. Menurutnya, pemeriksaan laporan keuangan dilakukan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Bupati Bengkalis Kasmarni menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut dan mengapresiasi BPK RI yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional, independen, dan objektif. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

"LHP yang kami terima hari ini merupakan bahan evaluasi yang sangat penting dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik. Alhamdulillah, opini WTP ke-13 ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara maksimal demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan terpercaya," ujar Kasmarni.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara tepat waktu sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.