DPRD Bengkalis Gelar Raker dengan PLN Bahas Keluhan Listrik Masyarakat

RRI.CO.ID, Bengkalis - Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis menggelar rapat kerja bersama PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Riau dan Kepulauan Riau di Pekanbaru, guna membahas berbagai persoalan serta keluhan masyarakat terkait pelayanan kelistrikan di Kabupaten Bengkalis.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bengkalis, Hendrik Firnanda Pangaribuan, dan dihadiri jajaran PLN, di antaranya Senior Manager Perencanaan Deny Fitrian, Manajer Keuangan dan Umum Sigit, Bagian Listrik Perdesaan Dennyendra, Plh Manager PLN Dumai Syahri, serta perwakilan unit PLN Dumai, Bengkalis, dan Duri.

Hendrik menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya, termasuk isu pengoperasian kabel laut yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat.

“Kami sengaja membawa camat agar dapat langsung menyampaikan kondisi dan kekurangan di lapangan. Masyarakat juga sudah banyak menyampaikan keluhan kepada kami sebagai anggota DPRD,” jelas Hendrik, Selasa 26 Mei 2026.

Dalam forum tersebut, Ketua Komisi II DPRD Bengkalis, Syafroni Untung, menyoroti kendala pasokan listrik di wilayah perkotaan serta mempertanyakan lambannya tindak lanjut usulan penambahan daya listrik di Kota Duri sejak 2024, termasuk belum optimalnya penyalaan jaringan di Jalan Tegar.

Anggota DPRD Firman turut menyoroti pemadaman listrik yang kerap terjadi di Pulau Bengkalis pada waktu tertentu, termasuk saat waktu salat Maghrib. Ia juga menyoroti kondisi tiang listrik kayu di desa-desa yang dinilai sudah lapuk dan membahayakan keselamatan masyarakat. “Sudah dari dahulu seperti itu. Setiap Allahu Akbar, lampu mati. Ini sangat mengganggu masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Erwan menyoroti masih adanya wilayah di Pinggir–Mandau yang belum teraliri listrik, termasuk di Desa Tasik Serai Dusun Bagan Benio dan Desa Koto Pait Beringin Dusun Solok Bongkal, Kecamatan Talang Mandau.

Wakil Ketua Komisi II Tairan juga mengungkapkan persoalan pemadaman listrik di wilayah Talang Mandau yang kerap terjadi saat hujan meski tanpa petir, serta keterbatasan daya pada fasilitas telekomunikasi di Desa Beringin yang berdampak pada layanan masyarakat.

Anggota Komisi II lainnya, Zamzami Harun, mempertanyakan progres kabel laut menuju Pulau Bengkalis serta minimnya jaringan listrik di sejumlah wilayah Pulau Rupat, khususnya Sungai Empang. Ia juga menyoroti pentingnya ketersediaan kabel cadangan untuk mengantisipasi gangguan.

Sementara itu, H. Muhammad Rafee menyoroti kepastian biaya sambungan listrik kawasan industri Buruk Bakul agar tidak menghambat investasi, yang kemudian diperkuat oleh Sekretaris Komisi II Rindra Wardana (Iyan Kancil) terkait perhatian PLN terhadap kawasan tersebut.

Wakil Ketua III DPRD Bengkalis, H. Misno, menegaskan pentingnya respons cepat PLN terhadap berbagai usulan masyarakat. “Kalaupun belum bisa dieksekusi, minimal dijawab dan dijelaskan apa kendalanya sehingga kami sebagai DPRD dapat menjelaskan kepada masyarakat,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Senior Manager Perencanaan PLN, Deny Fitrian, menjelaskan bahwa gangguan listrik di Bengkalis dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni beban puncak, gangguan pohon, dan keterbatasan infrastruktur jaringan.

Ia menyebut pemadaman kerap terjadi pada pukul 18.00–22.00 akibat tingginya beban listrik serta gangguan pohon yang menyentuh jaringan saat cuaca buruk.

“Belum ada teknologi yang bisa menyalurkan listrik tanpa penghantar. Jika ada angin dan hujan, pohon yang menyentuh jaringan akan menyebabkan korsleting,” jelasnya.

Sementara itu, Dennyendra menyampaikan bahwa kendala elektrifikasi di sejumlah desa masih terkendala perizinan kawasan hutan lindung, namun beberapa lokasi telah diajukan ke Kementerian Kehutanan dengan target penyelesaian izin pada akhir Mei 2026.

PLN juga menegaskan akan melakukan percepatan program listrik desa, pemangkasan pohon secara rutin, penggantian tiang kayu lapuk dengan tiang beton, serta penyusunan sistem cadangan kabel laut agar gangguan tidak berlangsung lama. Sebagai tindak lanjut, PLN berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, camat, dan kepala desa, sekaligus membuka jalur komunikasi langsung guna mempercepat penanganan keluhan masyarakat di Kabupaten Bengkalis.