RRI.CO.ID, Bengkalis - Pemerintah desa dan kelurahan di Kabupaten Bengkalis dinilai memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan akurasi data penerima bantuan sosial melalui sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Hambali dalam Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa di RRI Bengkalis, Selasa 12 Mei 2026, membahas pemutakhiran data sosial dan ekonomi masyarakat.

Hambali menegaskan desa merupakan pihak yang paling dekat dan paling memahami kondisi riil masyarakat di lapangan, sehingga menjadi ujung tombak dalam proses pendataan dan pemutakhiran data sosial ekonomi.

“Operator desa dan kelurahan memegang peran penting dalam pembaruan data. Karena data dari desa inilah yang menjadi dasar utama bagi pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial,” ujarnya.

Ia menjelaskan, saat ini setiap desa dan kelurahan telah memiliki Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) yang berfungsi sebagai tempat pelayanan dan pengaduan masyarakat terkait data bantuan sosial.

Melalui Puskesos, masyarakat dapat menyampaikan usulan, sanggahan, maupun permohonan pemutakhiran data apabila terdapat ketidaksesuaian kondisi ekonomi dengan data yang tercatat dalam sistem.

Selain itu, proses penginputan data juga dilakukan oleh operator desa melalui sistem informasi kesejahteraan sosial yang terhubung langsung dengan data nasional.

Hambali menambahkan, Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tidak dapat melakukan perubahan data secara langsung tanpa adanya proses verifikasi dan rekomendasi dari pemerintah desa.

“Kalau ada masyarakat yang memang layak menerima tetapi belum terdata, desa dapat melakukan pendataan ulang dan mengusulkan perubahan melalui mekanisme yang ada,” jelasnya.

Sementara itu, Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Firdaus mengatakan bahwa pemutakhiran data harus dilakukan secara berkelanjutan karena kondisi masyarakat bersifat dinamis.

Ia berharap masyarakat aktif melaporkan perubahan kondisi ekonomi kepada pemerintah desa agar data DTSEN tetap akurat, transparan, dan tepat sasaran.