RRI.CO.ID, Selatpanjang - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar pertemuan lintas sektoral guna memperjuangkan kebijakan special border treatment bagi pekerja lintas batas di wilayah perbatasan, khususnya Meranti dan Kabupaten Karimun. Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Kantor Dinas PUPR Meranti, Selasa 5 Mei 2026, dihadiri Bupati Kepulauan Meranti Asmar, Konsul Jenderal RI Johor Bahru Sigit Suryantoro Widiyanto, Bupati Karimun H. Ing. Iskandarsyah, Wakil Bupati Meranti Muzamil Baharudin, serta sejumlah instansi terkait.

Bupati Meranti Asmar mengatakan pertemuan tersebut merupakan langkah konkret dalam mencari solusi terhadap maraknya pekerja lintas batas nonprosedural di wilayah perbatasan.

“Negara harus hadir untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi PMI kita, agar mereka dapat bekerja dengan aman, bermartabat, dan memperoleh penghasilan yang layak,” ujarnya.

Fenomena pekerja passing di Kepulauan Meranti dipengaruhi faktor ekonomi, kedekatan geografis, dan kesamaan budaya dengan Malaysia. Sepanjang 2025, lebih dari 50 ribu keberangkatan ke Malaysia melalui Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang tercatat, dengan sekitar 85 persen bekerja di sektor nonformal.

Konsul Jenderal RI Johor Bahru, Sigit Suryantoro Widiyanto, menyebut peluang penerapan special border treatment cukup besar karena Pemerintah Malaysia telah memberikan sinyal positif.

“Kami optimistis kebijakan ini dapat terwujud. Tantangan memang ada, tetapi faktor pendukung seperti kedekatan budaya, bahasa, dan geografis menjadi kekuatan utama,” jelasnya.

Wakil Bupati Meranti Muzamil Baharudin berharap kebijakan tersebut dapat meminimalisir penipuan dan eksploitasi terhadap PMI. Dalam pertemuan itu juga disepakati sejumlah poin strategis yang akan dibawa ke forum Sosek Malindo, sebagai upaya meningkatkan perlindungan dan martabat PMI asal wilayah perbatasan.