RRI.CO.ID, Selatpanjang - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Hendry Munief menyoroti berbagai persoalan yang masih dihadapi daerah kepulauan di Provinsi Riau saat mengikuti audiensi Panitia Khusus Daerah Kepulauan DPR RI bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di Jakarta, Senin 6 Juli 2026.

Menurut Hendry, sejumlah daerah kepulauan seperti Kepulauan Meranti, Bengkalis, Rokan Hilir, dan Indragiri Hilir masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, tingginya biaya logistik, hingga akses pelayanan publik yang belum merata karena kondisi geografis.

"Terkait bagaimana perhatian dalam bentuk regulasi anggaran, kami mengusulkan agar sistemnya adalah affirmative spending, yaitu memberikan alokasi dana secara khusus dan lebih besar kepada kelompok atau wilayah tertentu yang dianggap tertinggal, kurang berkembang, atau memiliki keterbatasan struktural," ujar Hendry Munief.

Ia menilai skema anggaran afirmatif diperlukan agar daerah kepulauan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membangun infrastruktur, meningkatkan pelayanan dasar, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.

Melalui pembahasan RUU Daerah Kepulauan, DPR RI diharapkan dapat menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian dukungan anggaran bagi daerah kepulauan sehingga pembangunan dapat berjalan lebih adil dan berkelanjutan.