RRI.CO.ID, Bengkalis - Pemerintah Kabupaten Bengkalis tengah melakukan pergeseran anggaran sebagai respons episiensi anggaran baik daerah maupun pemerintah pusat. Kebijakan ini diambil sebagai langkah penyesuaian terhadap kondisi daerah yang terdampak langsung.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis, Ersan Saputra, mengungkapkan bahwa penurunan dana transfer, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH), menjadi tantangan besar bagi keuangan daerah. Pasalnya, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bengkalis selama ini sangat bergantung pada dana tersebut.

“Perlu dipahami bersama, kondisi ini murni karena kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Dana transfer, khususnya DBH, mengalami penyesuaian dan itu berdampak langsung ke daerah,” ujar Ersan, Rabu 8 April 2026.

Ia menjelaskan bahwa sekitar 85 persen APBD Bengkalis bersumber dari dana bagi hasil, sehingga ketika terjadi penghematan atau episiensi, dampaknya sangat signifikan terhadap kemampuan belanja daerah.

“APBD kita itu sekitar 85 persen bersumber dari DBH. Ketika terjadi pengurangan, dampaknya sangat terasa. Saat ini penurunannya hampir mencapai 60 persen,” jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, Pemkab Bengkalis kini tengah melakukan langkah strategis, termasuk mengevaluasi dan menyesuaikan program kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kita sedang menyikapi apakah kegiatan di OPD akan dikurangi. Namun, kita juga berupaya bernegosiasi dengan pemerintah pusat karena ada anggaran wajib yang harus tetap dipenuhi,” ungkap Ersan.

Selain itu, pemerintah daerah juga mulai mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai solusi jangka menengah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

“Kita sudah memplotkan agar OPD lebih aktif menggali potensi PAD. Semua sektor kita dorong, mulai dari ekonomi, jasa, pajak, PBB, hingga sektor pariwisata seperti wisata pantai dan retribusi lainnya,” tambahnya.

Ersan menegaskan bahwa optimalisasi PAD menjadi kunci penting agar stabilitas keuangan daerah tetap terjaga di tengah tekanan fiskal yang ada.

“Kita berharap dengan upaya ini, pendapatan daerah bisa meningkat sehingga mampu menutup sebagian dari dana transfer pusat,” tutupnya.