RRI.CO.ID, Selatpanjang - Wakil Bupati (Wabup) Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perbankan daerah. Kegiatan berlangsung di Menara Dang Merdu BRK Syariah, Pekanbaru, Kamis 2 April 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan kondisi ekonomi daerah yang tengah menghadapi tekanan fiskal.

"Kunjungan Komisi II ini adalah obat penawar rindu bagi kami di daerah. Konteks besar kita hari ini adalah bagaimana kontribusi BUMD di tengah-tengah kekeringan fiskal daerah. Hampir semua kabupaten/kota sudah punya BUMD, kecuali Kuansing yang masih proses, namun kondisinya bervariasi; ada yang sehat berkontribusi nyata, namun ada juga yang masih dalam kondisi 'sakit'," ungkap Syahrial Abdi.

Ia menambahkan, BUMD diharapkan mampu menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mandiri melalui perbaikan tata kelola.

"Kita ingin BUMD menjadi mesin PAD yang mandiri, bukan sekadar pelengkap struktur," tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, menilai daerah tidak boleh bergantung pada dana transfer pusat.

"Fenomena kekeringan fiskal ini merata karena kita terlalu banyak 'bermain' dan bergantung pada dana transfer pusat. BUMD seharusnya menjadi garda terdepan pendapatan daerah," tegas Taufan Pawe.

Menanggapi hal tersebut, Muzamil Baharudin menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam membenahi BUMD.

"Pesan dari Sekda Riau dan Komisi II sangat jelas. Poin penting bagi kami adalah bagaimana BUMD ini benar-benar dikelola secara profesional. Jangan ada lagi intervensi-intervensi politik dari pemerintah daerah terhadap jalannya perusahaan daerah," ujarnya.