RRI.CO.ID, Bengkalis - Komisi IV DPRD Bengkalis menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama perwakilan mahasiswa untuk membahas kepastian anggaran beasiswa tahun 2026. Rapat berlangsung dari pagi hingga siang hari dan dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Rabu, 4 Maret 2026.

Dalam forum tersebut, hadir perwakilan DPC GMNI Bengkalis, PC PMII Bengkalis, serta PD Himapersis Bengkalis yang menyampaikan aspirasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program beasiswa daerah.

Ketua PC PMII Bengkalis, Syahrul Mizan, mengatakan kehadiran mahasiswa dalam RDP tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah, khususnya terkait penganggaran beasiswa.

“Kami hadir sebagai bentuk kontrol sosial. Beasiswa ini menyangkut hak mahasiswa dan keberlanjutan pendidikan. Maka perlu kami kawal bersama,” ujar Mizan usai rapat.

Ia menjelaskan, program beasiswa tahun 2024 lalu mengalami keterlambatan realisasi. Pemerintah Kabupaten Bengkalis baru menyalurkan dana beasiswa kepada mahasiswa penerima pada tahun 2025.

“Beasiswa 2024 terlambat direalisasikan. Bahkan di tahun 2025 tidak dianggarkan karena pemerintah fokus menyelesaikan utang tahun sebelumnya. Tentu ini menimbulkan kekecewaan di kalangan mahasiswa,” ungkapnya.

Padahal, lanjut Mizan, dalam forum tersebut perwakilan pemerintah daerah mengakui bahwa program beasiswa merupakan salah satu program prioritas Bupati Bengkalis.

“Kalau memang ini program prioritas, maka harus ada kepastian dan konsistensi dalam penganggarannya. Kami berharap pada pembahasan APBD Perubahan 2026 nanti, anggaran beasiswa dipaparkan secara transparan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis, Irmi Syakip Arsalan, menyatakan pihaknya menyambut baik masukan dan aspirasi yang disampaikan mahasiswa.

“Kami mengapresiasi kehadiran adik-adik mahasiswa. Semua masukan dan keluhan yang disampaikan menjadi perhatian serius kami untuk ditindaklanjuti,” kata Irmi.

Ia menegaskan, DPRD bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk kembali menganggarkan program beasiswa pada tahun 2026.

“Keinginan mahasiswa agar beasiswa tetap dianggarkan menjadi atensi kami. Pemerintah daerah juga telah menyampaikan komitmen untuk menganggarkan beasiswa tahun 2026 sebesar lebih dari delapan miliar rupiah,” jelasnya.

Irmi berharap, dengan adanya komitmen tersebut, program beasiswa dapat berjalan tepat waktu dan tidak lagi mengalami keterlambatan seperti tahun sebelumnya.

Rapat dengar pendapat berlangsung dalam suasana kondusif dan diakhiri dengan kesepahaman bersama untuk terus mengawal kebijakan pendidikan demi kepentingan mahasiswa Bengkalis.

Untuk pendaftaran akan dilakukan melalui bagian kesra sekretariat kantor bupati Bengkalis sekitar bulan Juni dan akan diumumkan sekitar bulan Oktober 2026.