RRI.CO.ID, Jakarta - Transformasi penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umrah, Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) Tahun 2026 mencapai 91,45 persen dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian tertinggi sejak survei kepuasan haji dilakukan.

Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochammad Irfan Yusuf, Kamis 6 Agustus 2026, mengatakan capaian Indeks Kepuasan Jemaah Haji Tahun 2026 merupakan bukti bahwa transformasi penyelenggaraan haji berada pada jalur yang tepat.

"Alhamdulillah, transformasi haji pada era Presiden Prabowo mulai menunjukkan hasil yang terukur. Peningkatan kualitas layanan tidak hanya dirasakan langsung oleh jemaah, tetapi juga dibuktikan melalui hasil survei independen Badan Pusat Statistik. Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan penyelenggaraan haji yang semakin profesional, efisien, transparan, dan berpihak kepada jemaah. Ini bukan garis akhir, melainkan pijakan untuk terus memperbaiki layanan agar setiap musim haji lebih baik dari tahun sebelumnya," ujar Mochammad Irfan Yusuf.

Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia (IKLHI) Tahun 2026 sebesar 83,28 persen dengan kategori memuaskan. Hasil survei independen tersebut menjadi indikator bahwa reformasi tata kelola haji tidak hanya menghadirkan perubahan kelembagaan melalui pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh jemaah.

Penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya sepenuhnya dikelola oleh Kementerian Haji dan Umrah. Dengan masa persiapan yang relatif singkat, operasional haji tetap berjalan lancar berkat sinergi sekitar 7.000 aparatur, pemerintah Arab Saudi dan berbagai pemangku kepentingan.

Transformasi tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan strategis, di antaranya penurunan biaya haji hingga Rp6 juta dalam dua tahun terakhir, penerapan kontrak layanan multiyears untuk meningkatkan efisiensi, percepatan persiapan operasional, penyederhanaan mekanisme pelunasan biaya haji, serta penataan kuota berbasis provinsi agar lebih proporsional dan berkeadilan.

Pemerintah juga memperluas layanan Makkah Route (fast track), menambah embarkasi baru guna memudahkan akses keberangkatan jemaah, serta memperkuat tata kelola pelayanan sejak di tanah air hingga pelaksanaan ibadah di Arab Saudi. Berbagai langkah tersebut diarahkan untuk menghadirkan pelayanan haji yang lebih cepat, mudah, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah.

Meski mencatatkan hasil yang membanggakan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan layanan, terutama pada pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), implementasi istithaah kesehatan, serta penguatan ekosistem haji yang mampu memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat dan perekonomian nasional. (rls)