KBRN, Bengkalis: Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan komitmen penuh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI dalam menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait bersih-bersih tata kelola negara, termasuk di sektor perhajian. Penegasan tersebut disampaikan Dahnil usai mengikuti Taklimat Awal Tahun bersama Presiden dan jajaran Kabinet di Hambalang, Bogor, Selasa (7/1/2026).

Menurut Dahnil, dari berbagai arahan Presiden Prabowo, terdapat satu pesan utama yang berulang kali ditekankan, yakni keseriusan Presiden dalam memberantas praktik korupsi, rente, dan penyimpangan dalam pengelolaan negara, khususnya penyelenggaraan ibadah haji.

“Presiden Prabowo sangat serius dalam upaya bersih-bersih pengelolaan negara. Khusus di bidang perhajian yang saya tangani bersama Gus Irfan, Presiden berulang kali menegaskan bahwa beliau menginginkan pengelolaan haji yang bersih,” ujar Dahnil.

Ia menegaskan, Presiden secara eksplisit menghendaki Kementerian Haji dan Umrah menjadi kementerian dengan nol toleransi terhadap korupsi dan praktik rente, serta bebas dari perilaku amoral yang mencederai amanah pelayanan jemaah. “Presiden ingin Kementerian Haji dan Umrah menjadi salah satu kementerian yang zero tolerance terhadap praktik rente, praktik korupsi, maupun praktik amoral lainnya,” tegasnya.

Dahnil mengungkapkan, saat ini tahapan penyelenggaraan haji berada pada fase-fase krusial, khususnya dalam proses pengadaan layanan yang rawan disusupi kepentingan tidak sehat, seperti pengadaan katering, akomodasi, transportasi, hingga kerja sama syarikah.

“Sekarang ini kita berada di titik-titik kritis. Proses pengadaan katering, akomodasi, transportasi, hingga sebelumnya pengadaan syarikah sedang dan sudah berlangsung. Di fase-fase inilah potensi rente dan korupsi bisa terjadi,” jelasnya.

Ia mengaku masih menerima laporan terkait adanya indikasi upaya cashback, rente, dan intervensi terhadap proses pengadaan, bahkan dengan mencatut nama pimpinan kementerian. “Saya masih mendengar adanya upaya-upaya cashback, rente, dan korupsi, termasuk mempengaruhi tim pengadaan dengan mengatasnamakan Menteri maupun Wakil Menteri,” ungkap Dahnil.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa dirinya bersama Menteri Haji dan Umrah berkomitmen penuh menjalankan amanah Presiden untuk memastikan seluruh jajaran Kementerian Haji benar-benar bersih. “Pak Menteri dan saya berkomitmen penuh menunaikan amanah Presiden agar Kementerian Haji dan seluruh personelnya benar-benar bersih dari praktik korupsi dan rente,” katanya.

Sebagai bentuk keseriusan, Kemenhaj sejak awal telah melibatkan Kejaksaan serta aparat penegak hukum dalam pengawasan seluruh proses perhajian. Karena itu, Dahnil secara tegas meminta aparat bertindak tanpa ragu dan tanpa pandang bulu.

“Jangan ragu aparat penegak hukum. Jangan ragu Kejaksaan. Tangkap saja siapa pun yang masih berusaha melakukan praktik rente dan korupsi, siapa pun orangnya dan dari mana pun asalnya,” tegasnya.

Ia menambahkan, ketegasan tersebut juga berlaku bagi pihak internal kementerian. “Bahkan jika mereka berasal dari internal Kementerian Haji sekalipun, aparat penegak hukum jangan ragu untuk menangkapnya,” pungkas Dahnil.

Wamenhaj memastikan seluruh instruksi Presiden Prabowo akan dijalankan secara konsisten demi menjamin penyelenggaraan ibadah haji yang bersih, transparan, berintegritas, serta terbebas dari praktik kartel dan rente sebagaimana yang pernah terjadi di masa lalu.