RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia secara resmi memulai pelaksanaan program pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) secara nasional pada tahun anggaran 2026. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat infrastruktur pelayanan publik sekaligus meningkatkan kualitas layanan bagi calon jemaah haji dan umrah di seluruh Indonesia.

Pembangunan PLHUT diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, nyaman, dan efisien melalui penyediaan fasilitas layanan terpadu di tingkat kabupaten dan kota.

Kepala Biro Perencanaan Kementerian Haji dan Umrah, M. Noer Alya Fitra, menjelaskan bahwa penetapan satuan kerja (satker) penerima alokasi proyek yang dibiayai melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dilakukan secara bersama-sama oleh Biro Perencanaan Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Kementerian Keuangan.

"Penetapan satker ini ditentukan bersama oleh Biro Perencanaan bekerja sama dengan Bappenas dan Kemenkeu, sementara untuk seluruh proses pengadaannya berada di bawah koordinasi Biro Umum guna menjamin tata kelola yang tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Noer Alya Fitra, Rabu 29 Juli 2026.

Ia menambahkan, dari total 40 lokasi PLHUT yang direncanakan dibangun di berbagai daerah pada tahun ini, sebanyak tiga lokasi telah resmi memasuki tahap konstruksi fisik. Seluruh proses pengadaan paket pekerjaan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel melalui sistem E-purchasing Mini Kompetisi.

Sementara itu, Kepala Biro Umum Kementerian Haji dan Umrah, Slamet, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan pembangunan di lapangan guna memastikan pekerjaan berjalan sesuai target kualitas, waktu, dan efisiensi anggaran.

"Pembangunan PLHUT ini sudah dimulai di tiga lokasi dari total 40 kabupaten/kota yang ditargetkan di seluruh Indonesia. Seluruh mekanisme pengadaannya kami jalankan secara ketat dan transparan melalui sistem E-purchasing Mini Kompetisi guna menjamin efisiensi serta kualitas hasil bangunan," kata Slamet.

Menurutnya, tiga lokasi yang telah memasuki tahap pembangunan fisik tersebut berada di dua provinsi, yakni Kota Cimahi dan Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat, serta Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Gedung PLHUT yang dibangun di berbagai kabupaten dan kota nantinya akan berfungsi sebagai pusat layanan terpadu satu pintu bagi masyarakat. Fasilitas tersebut akan melayani berbagai kebutuhan administrasi penyelenggaraan haji dan umrah, mulai dari pendaftaran, bimbingan manasik, hingga koordinasi layanan dengan bank penerima setoran biaya haji.

Melalui pembangunan PLHUT, Kementerian Haji dan Umrah berharap akses masyarakat terhadap layanan haji dan umrah semakin dekat, cepat, dan terintegrasi, sehingga kualitas pelayanan publik di sektor penyelenggaraan ibadah haji dan umrah terus meningkat.

Kemenhaj juga menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi proses pengadaan dan pelaksanaan pembangunan pada 37 lokasi lainnya, sehingga target pembangunan 40 PLHUT secara nasional pada tahun 2026 dapat direalisasikan secara optimal.