RRI.CO.ID, Baubau - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 sebagai perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur berbagai ketentuan Pajak Penghasilan (PPh). Regulasi yang mulai berlaku sejak 22 April 2026 tersebut membawa sejumlah perubahan penting, khususnya terkait fasilitas PPh Final dengan tarif 0,5 persen bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu. Kehadiran aturan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pemberian kemudahan perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Selama ini, fasilitas PPh Final 0,5 persen sering dikenal masyarakat sebagai “PPh UMKM”. Namun, secara normatif PP Nomor 20 Tahun 2026 tidak menggunakan istilah tersebut. Regulasi ini secara tegas menggunakan terminologi “Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu” sebagai dasar pengaturan fasilitas perpajakan dimaksud. Perbedaan istilah ini penting dipahami agar tidak menimbulkan persepsi bahwa seluruh pelaku UMKM secara otomatis menjadi penerima fasilitas tersebut.

Pada praktiknya, sasaran utama fasilitas ini lebih diarahkan kepada usaha mikro dan usaha kecil. Hal tersebut tercermin dari batasan peredaran bruto maksimal sebesar Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Sementara itu, berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021, kategori usaha menengah dapat memiliki hasil penjualan tahunan hingga Rp50 miliar. Dengan demikian, penggunaan istilah “PPh UMKM” sebenarnya kurang sepenuhnya menggambarkan cakupan penerima fasilitas yang dimaksud dalam PP Nomor 20 Tahun 2026.

Salah satu poin penting dalam regulasi baru ini adalah pemerintah tetap mempertahankan tarif PPh Final sebesar 0,5 persen dari omzet. Kebijakan tersebut dipandang masih relevan sebagai instrumen simplifikasi administrasi perpajakan bagi pelaku usaha yang belum memiliki kemampuan menyelenggarakan pembukuan secara lengkap. Dengan sistem yang sederhana, pelaku usaha kecil dapat lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa terbebani proses administrasi yang kompleks.

Meski tarifnya tetap dipertahankan, pemerintah melakukan penataan ulang terhadap kelompok wajib pajak yang berhak memanfaatkan fasilitas tersebut. PP Nomor 20 Tahun 2026 menegaskan bahwa fasilitas PPh Final 0,5 persen diprioritaskan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, Perseroan Perorangan, dan koperasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas perpajakan benar-benar dinikmati oleh kelompok usaha yang membutuhkan kemudahan administrasi.

Sebaliknya, badan usaha berbentuk CV, firma, dan Perseroan Terbatas (PT) konvensional yang baru didirikan tidak lagi dapat menggunakan skema PPh Final tersebut. Kelompok wajib pajak ini akan menggunakan mekanisme umum Pajak Penghasilan dan wajib menyelenggarakan pembukuan secara penuh. Kebijakan ini sejalan dengan karakteristik badan usaha yang pada umumnya memiliki struktur administrasi dan kapasitas pengelolaan usaha yang lebih baik dibandingkan usaha mikro maupun usaha kecil.

Sebenarnya, kewajiban pembukuan bagi badan usaha bukanlah konsep yang baru dalam sistem perpajakan Indonesia. Sejak awal, PT dan CV pada prinsipnya memang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, perubahan yang diatur dalam PP Nomor 20 Tahun 2026 lebih mencerminkan penegasan arah kebijakan pemerintah agar badan usaha kembali menggunakan rezim perpajakan normal sesuai dengan skala dan karakteristik usahanya.

PP Nomor 20 Tahun 2026 juga memberikan perhatian khusus terhadap profesi bebas. Aturan ini secara tegas menyatakan bahwa influencer, content creator, selebgram, konsultan, dokter, akuntan, dan berbagai profesi bebas lainnya tidak termasuk kelompok usaha yang dapat memanfaatkan fasilitas PPh Final 0,5 persen. Meskipun memiliki omzet di bawah Rp4,8 miliar, penghasilan dari aktivitas profesional tersebut tetap dikenakan mekanisme perpajakan normal.

Pemerintah memandang bahwa profesi bebas memiliki karakteristik yang berbeda dengan usaha mikro dan usaha kecil. Selain umumnya memiliki margin keuntungan yang lebih tinggi, kelompok profesi ini juga dinilai memiliki kemampuan administrasi yang memadai untuk menerapkan sistem perpajakan berbasis penghasilan neto. Meski demikian, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas masih dapat memanfaatkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.

Perubahan lain yang cukup mendapat perhatian publik adalah penambahan ketentuan mengenai biaya yang tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Melalui Pasal 20A, pemerintah menegaskan bahwa biaya yang berkaitan dengan suap, gratifikasi, atau pemberian lain yang bertentangan dengan ketentuan tindak pidana korupsi tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal. Kebijakan ini memperkuat prinsip transparansi dan integritas dalam sistem perpajakan nasional.

Bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang memenuhi kriteria, PP Nomor 20 Tahun 2026 pada dasarnya masih memberikan kemudahan yang signifikan melalui keberlanjutan tarif final 0,5 persen. Namun, bagi badan usaha berbentuk PT dan CV, perubahan ini menuntut penyesuaian administrasi yang lebih tertib melalui pembukuan lengkap dan penggunaan mekanisme penghitungan pajak umum. Meski demikian, pemerintah tetap menyediakan dukungan fiskal melalui fasilitas Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan bagi badan usaha dengan omzet sampai dengan Rp50 miliar.

Secara keseluruhan, PP Nomor 20 Tahun 2026 mencerminkan upaya pemerintah untuk menata ulang fasilitas perpajakan agar lebih tepat sasaran. Kemudahan perpajakan tetap diberikan kepada pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan simplifikasi administrasi, sementara badan usaha yang telah berkembang diarahkan menuju sistem perpajakan yang lebih komprehensif. Ke depan, pemahaman atas klasifikasi usaha, kepatuhan administrasi, dan transparansi pengelolaan usaha akan menjadi faktor penting dalam menghadapi sistem perpajakan yang semakin modern dan berbasis data.

Oleh: Ikhwan Latief merupakan Penyuluh Pajak KPP Pratama Baubau.