RRI.CO.ID, Buton Selatan - Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel) menandatangani nota kesepakatan (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Buton untuk memperkuat penanganan permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, sekaligus mengoptimalkan penyelamatan serta pengamanan aset daerah.
Penandatanganan tersebut dirangkaikan dengan kegiatan penerangan hukum oleh Kajari Buton yang berlangsung di Desa Gaya Baru, Waburi Park, Kecamatan Lapandewa, Kamis 26 Maret 2026.
Bupati Adios dalam sambutannya menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, khususnya dalam penyelesaian persoalan Perdata dan Tata Usaha Negara serta upaya perlindungan aset daerah.
Sementara itu, Kajari Buton Sterry Fendy Andih menyampaikan komitmen institusinya dalam memberikan dukungan hukum kepada pemerintah daerah melalui peran Jaksa Pengacara Negara, baik dalam bentuk bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun pelayanan hukum lainnya.
"Kesepakatan bersama ini bertujuan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara efektif, tertib, dan akuntabel, baik di dalam maupun di luar pengadilan," ujarnya.
Ruang lingkup kerja sama mencakup penegakan hukum perdata, bantuan hukum litigasi dan non-litigasi, pemberian legal opinion dan legal assistance, pelayanan hukum, penyelamatan keuangan dan aset daerah, peningkatan kompetensi SDM, hingga audit hukum dan mitigasi risiko.
Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, tertib hukum, dan akuntabel, sekaligus memastikan setiap kebijakan daerah berjalan dalam koridor hukum yang jelas dan terukur.
Kegiatan ini juga turut dihadiri Ketua TP-PKK, Sitti Norma Adios, Sekretaris Daerah La Ode Harwanto, para Kabag, Asisten, Kepala OPD, serta Camat Lapandewa.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....