RRI.CO.ID, Baubau –  Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Baubau terus melakukan berbagai terobosan guna meningkatkan kualitas layanan proteksi kebakaran bagi masyarakat. Fokus utama ke depan adalah memperkuat sinergi dengan warga serta memperluas jangkauan operasional.

Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Baubau, La Ode Ali Hasan, dalam keterangan persnya pada Senin 9 Februari 2026 mengatakan peran masyarakat sangat krusial dalam penanganan dini kebakaran.

Menurutnya, masyarakat tidak hanya menjadi objek pelayanan, tetapi juga mitra strategis Damkar dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Oleh karena itu, pihaknya akan mengintensifkan edukasi kepada warga agar memiliki kemampuan dasar dalam menangani kebakaran sebelum petugas tiba di lokasi.

“Kami ingin masyarakat lebih paham cara menangani kebakaran secara mandiri sebelum petugas tiba. Ke depan, edukasi akan terus kami tingkatkan agar warga memiliki skill dasar penanggulangan,” ujar La Ode Ali Hasan.

Saat ini, Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Baubau telah mengoperasikan tiga posko aktif yang tersebar di Kecamatan Bungi, Wolio, dan Betoambari. Namun demikian, pengembangan layanan tidak berhenti di situ. Pihaknya juga merencanakan pembentukan posko baru di Kecamatan Sorawolio.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Camat Sorawolio dan beliau sepakat. Rencananya, area paviliun kantor camat akan kami gunakan sebagai posko darurat untuk mempercepat response time di wilayah tersebut,” katanya.

Selain penambahan posko, Damkar Baubau juga menyoroti persoalan akses di kawasan padat penduduk, khususnya lorong-lorong sempit yang sulit dijangkau armada pemadam berukuran besar. Sebagai solusi, pihaknya merencanakan pengadaan hidran di sejumlah titik strategis agar proses pemadaman tetap dapat dilakukan secara efektif.

Lebih lanjut dijelaskan, beban kerja Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Baubau bersifat sosial dan mencakup wilayah Kepulauan Buton (Kepton), termasuk kerap membantu daerah tetangga seperti Kabupaten Buton Tengah dan Buton Selatan. Kondisi tersebut membuat kebutuhan penambahan personel menjadi sangat mendesak.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra), Dinas Damkar membutuhkan sedikitnya 80 personel tambahan, dengan rincian minimal 20 orang untuk setiap posko. Namun, keterbatasan rekrutmen pegawai baru menjadi tantangan tersendiri.

“Kami sedang berkomunikasi dengan pemerintah daerah melalui BKD. Salah satu opsi yang ditempuh adalah menarik pegawai PPPK yang unit kerjanya tidak terlalu mendesak untuk diperbantukan ke sektor pemadam dan penyelamatan,” pungkasnya.