RRI.CO.ID, Baubau - Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah kerja BPJS Kesehatan Baubau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025 lalu. Berdasarkan data BPJS Kesehatan Baubau, selisih jumlah peserta JKN dari tahun 2025 ke tahun 2026 tercatat menurun di atas 20 ribu orang.

Pejabat Pengganti Sementara (PPS) Kepala Cabang BPJS Kesehatan Baubau, Eka Munawir, mengungkapkan penurunan kepesertaan paling signifikan terjadi di Kabupaten Buton dan Kabupaten Wakatobi.

“Kalau kepesertaan, kita memang ada pengurangan. Contohnya di Kabupaten Buton terjadi pengurangan sekitar 17 ribu peserta, ditambah Kabupaten Wakatobi yang berkurang sekitar 9 ribu peserta. Sementara daerah lain di wilayah kerja kami tidak bertambah atau berkurang terlalu banyak,” ujar Eka Munawir, Selasa (27/1/2026).

Meski demikian, Eka menjelaskan daerah lain di wilayah kerja BPJS Kesehatan Baubau relatif stabil dari sisi kepesertaan JKN. Kondisi tersebut membuat sebagian besar daerah masih masuk dalam kategori Universal Health Coverage (UHC) dan berhak menerima penghargaan UHC Award tahun 2026.

“Kalau misalnya setiap daerah bertambah sekitar 5 ribu peserta, kemungkinan data kepesertaan antara tahun 2025 dan 2026 tidak akan berbeda jauh,” jelasnya.

Berdasarkan data kepesertaan aktif Januari tahun 2026, Kota Baubau tercatat memiliki 142.810 peserta aktif dari total 164.690 penduduk atau tingkat keaktifan mencapai 86 persen. Kabupaten Wakatobi mencatat 111.906 peserta aktif dari 119.070 penduduk atau sekitar 93 persen.

Sementara itu, Kabupaten Buton Tengah memiliki 101.948 peserta aktif dari 122.787 penduduk, Kabupaten Buton Selatan mencatat 92.383 peserta aktif dari 103.431 penduduk, Kabupaten Muna Barat sebanyak 86.995 peserta dari 93.060 penduduk, serta Kabupaten Buton Utara 71.283 peserta dari total 75.062 penduduk.

Adapun Kabupaten Buton tercatat memiliki 92.582 peserta aktif dari 122.423 penduduk, sedangkan Kabupaten Muna memiliki 201.919 peserta aktif dari total 234.165 penduduk.

Menurut Eka, sejumlah daerah yang belum menerima penghargaan masih menghadapi berbagai tantangan dalam pencapaian UHC, mulai dari kebijakan pemerintah daerah hingga keterbatasan anggaran akibat efisiensi. Penurunan status UHC, kata dia, berdampak langsung terhadap keaktifan peserta, terutama terkait waktu aktivasi kepesertaan JKN.

“Bagi daerah berstatus UHC prioritas, peserta yang didaftarkan hari ini bisa langsung aktif dan mendapatkan pelayanan di hari yang sama. Sementara untuk daerah nonprioritas atau non-UHC, kepesertaan baru aktif pada tanggal 1 bulan berikutnya,” terangnya.

Meski demikian, Eka menegaskan seluruh pemerintah daerah memiliki komitmen yang sama dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. BPJS Kesehatan berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat agar seluruh daerah kembali mencapai status UHC.

“Kami berharap pada tahun berikutnya Kabupaten Buton dan Kabupaten Muna juga bisa menerima penghargaan UHC,” pungkasnya.

BPJS Kesehatan Baubau terus mendorong pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjaga keaktifan kepesertaan JKN guna memastikan akses layanan kesehatan tetap terjamin bagi seluruh warga.