Pemda Buton Sinkronkan Program Prioritas Permukiman dengan Kementerian

KBRN, Buton: Pemerintah Kabupaten Buton memusatkan perhatian pada sinkronisasi arah kebijakan permukiman dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI dalam audiensi yang digelar di kantor Ditjen Kawasan Permukiman, Jakarta Selatan, Selasa (18/11/2025).

Pertemuan ini diarahkan untuk memastikan bahwa program prioritas daerah dapat terintegrasi dalam rencana kerja nasional, khususnya terkait penyediaan hunian layak dan pengembangan kawasan permukiman.

Audiensi dipimpin Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, bersama Sekretaris Ditjen Kawasan Permukiman, Musrifah serta jajaran direktur dan subdirektorat terkait.

Dari Pemkab Buton hadir Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, Pj. Sekda Buton La Ode Syamsudin, dan sejumlah pimpinan OPD. Dalam forum tersebut, Pemda Buton memaparkan program usulan yang dinilai strategis untuk mempercepat peningkatan kualitas permukiman masyarakat.

Bupati Alvin menyampaikan beberapa prioritas, mulai dari rencana kehadiran langsung Dirjen Kawasan Permukiman pada serah terima buku tabungan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), percepatan pembangunan Rusunawa ASN yang telah terdaftar dalam aplikasi SIBARU sejak Maret 2025, hingga permohonan peningkatan kuota BSPS bagi 2.500 rumah tidak layak huni yang terdata dalam E-RTLH dan SEN untuk penanganan 2026.

Pemda Buton juga mengusulkan kelanjutan penanganan kawasan kumuh Daowano Wajo tahap kelima sebagai bagian dari penguatan kualitas lingkungan permukiman.

Melalui pertemuan ini, Pemkab Buton berharap arah program daerah dapat sepenuhnya selaras dengan prioritas Kementerian PKP RI sehingga pelaksanaannya pada 2026 dapat lebih efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.