RRI.CO.ID, Baubau – Pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Baubau resmi mendapat lampu hijau dari Kementerian Sosial RI setelah pemerintah daerah dinyatakan siap dari sisi lahan dan administrasi. Program prioritas nasional Presiden RI Prabowo Subianto ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Persetujuan awal dari Kementerian Sosial diperoleh usai audiensi Wali Kota Baubau dengan Wakil Menteri Sosial RI. Saat ini, Pemkot Baubau tengah menuntaskan seluruh dokumen administrasi sebagai syarat utama pelaksanaan pembangunan.

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Baubau, Siti Amalia Abibu, mengatakan pemerintah daerah saat ini fokus menuntaskan seluruh persyaratan administrasi karena proses lelang pembangunan direncanakan mulai Maret 2026, sementara peletakan batu pertama dijadwalkan pada Oktober 2026.

“Program Sekolah Rakyat ini harus kita rebut, karena keterbatasan anggaran daerah. Alhamdulillah, Kementerian Sosial sudah memberi lampu hijau, dengan catatan administrasi dari daerah harus siap,” kata Siti Amalia Abibu saat di konfirmasi pada Jumat, 30 Januari 2026.

Ia menjelaskan, Pemkot Baubau telah menyiapkan lahan milik pemerintah daerah yang berlokasi di Kelurahan Palabusa, bersebelahan dengan Balai Latihan Kerja (BLK). Lahan tersebut telah bersertifikat dengan luas sekitar 97.060 meter persegi atau hampir 10 hektare dan dinyatakan memenuhi syarat oleh Kementerian Sosial.

“Lahannya clear dan clean, sudah bersertifikat. Itu sebabnya Kementerian Sosial langsung memberikan persetujuan awal,” ujarnya.

Terkait pembagian kewenangan, Siti menegaskan pembangunan fisik Sekolah Rakyat menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum melalui balai konstruksi, sementara pengelolaan sekolah nantinya berada di bawah Kementerian Sosial dan Dinas Sosial daerah.

Pemkot Baubau bertugas menyiapkan dokumen pendukung seperti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR/KKRK), feasibility study, serta SK penetapan lokasi.

Untuk mempercepat proses, Pemkot Baubau akan membentuk satuan tugas lintas OPD yang melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Lingkungan Hidup, Perizinan, serta perangkat daerah terkait lainnya.

“Kita harus bergerak cepat, karena lelang butuh dokumen lengkap dari daerah,” tegasnya.

Siti Amalia juga menjelaskan, Sekolah Rakyat akan menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem hingga miskin rentan, khususnya keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada desil 1 sampai desil 6, berbasis data DTKS yang disinkronkan di daerah.

“Yang diutamakan adalah anak-anak dari keluarga penerima PKH. Tidak hanya pendidikannya, orang tua siswa juga akan disinergikan dengan program bantuan modal usaha agar keberlanjutan ekonominya terjaga,” pungkasnya.