RRI.CO.ID, Baubau - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Baubau terus diperluas seiring bertambahnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mulai beroperasi. Hingga saat ini, sebanyak 17 SPPG telah aktif dan melayani hampir seluruh wilayah kecamatan di Kota Baubau.

Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Baubau, Hamirudin, mengatakan penambahan operasional SPPG terbaru telah memperluas jangkauan layanan MBG bagi peserta didik, meski masih terdapat satu wilayah yang belum sepenuhnya terlayani.

“Untuk layanan ke sekolah, hampir seluruhnya sudah menerima MBG. Hanya wilayah Pulau Makasar (Puma) yang masih dalam tahap persiapan. Di luar itu, layanan sudah berjalan,” ujar Hamirudin saat Dialog Halo RRI pada Senin, 26 Januari 2026.

Selain peserta didik, program MBG juga menyasar kelompok penerima manfaat lain seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Namun, Hamirudin menegaskan setiap SPPG memiliki keterbatasan kapasitas sehingga pelayanan dilakukan secara bertahap seiring proses penambahan dapur.

“Setiap SPPG punya kapasitas masing-masing. Karena itu, ada penerima manfaat yang masih harus menunggu sampai dapur tambahan selesai diproses,” jelasnya.

Terkait masukan dan keluhan masyarakat, Hamirudin membuka ruang komunikasi melalui SPPG terdekat, kontak langsung dengan koordinator wilayah, hingga layanan nasional melalui call center 127 Sahabat Gizi, baik melalui telepon, pesan singkat, maupun email.

Dalam pelaksanaannya, Hamirudin mengakui tantangan utama MBG di Baubau berada pada aspek teknis lapangan dan ketersediaan bahan baku. Proses pelayanan dengan jumlah penerima manfaat yang besar membutuhkan penyesuaian, terutama bagi tenaga dapur yang masih beradaptasi dengan ritme kerja.

“Kami melayani hingga ribuan penerima manfaat per hari. Itu membutuhkan waktu dan pembiasaan, tapi perlahan sudah mulai menyesuaikan,” katanya.

Ia juga menyoroti kendala penyediaan menu variatif. Meski ahli gizi telah menyusun menu bergizi seimbang dan beragam, keterbatasan bahan baku di pasar dan pemasok lokal sering memaksa dilakukan penyesuaian menu.

“Kadang bahan yang direncanakan tidak tersedia, sehingga menu harus diganti dengan bahan yang ada. Ini yang membuat menu tertentu bisa berulang dalam satu minggu,” ujarnya.

Menurut Hamirudin, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi wilayah Kepulauan Buton, sekaligus peluang untuk mengembangkan kemandirian pangan lokal agar dapur MBG ke depan dapat menyerap lebih banyak hasil produksi masyarakat setempat.