RRI.CO.ID, Baubau - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI menyatakan kesiapan memperkuat dukungan pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman di Kota Baubau melalui pendanaan APBN.

Dukungan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur saat menerima kunjungan kerja Wali Kota Baubau Yusran Fahim bersama Wakil Wali Kota Baubau Wa Ode Hamsinah Bolu di Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026.

Tenaga Ahli Wali Kota Baubau, Sunaryo Mulyo mengatakan dalam pertemuan tersebut Wali Kota memaparkan kondisi, tantangan, dan kebutuhan pembangunan Kota Baubau di sektor perumahan dan kawasan permukiman. Pemerintah Kota Baubau juga menyampaikan sejumlah usulan program strategis yang diharapkan mendapat dukungan pemerintah pusat pada 2026 dan 2027.

Menurut Sunaryo, salah satu dukungan yang telah diperoleh Kota Baubau pada 2026 adalah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah sebanyak 289 unit.

Untuk 2027, Kementerian PKP membuka peluang peningkatan jumlah bantuan tersebut. Pemerintah Kota Baubau diminta segera menyampaikan usulan yang dilengkapi data lapangan secara lengkap dan akurat.

“Untuk tahun 2027, Kementerian PKP berkomitmen meningkatkan jumlah bantuan tersebut dengan catatan Pemerintah Kota Baubau segera menyampaikan usulan yang didukung data lapangan yang lengkap dan akurat,” kata Sunaryo dalam siaran persnya, Selasa malam, 28 Juli 2026.

Selain peningkatan program BSPS, Kementerian PKP mendorong agar pembangunan perumahan di Baubau diintegrasikan dengan penanganan kawasan kumuh. Integrasi program dinilai penting agar peningkatan kualitas hunian sekaligus berdampak pada perbaikan lingkungan permukiman.

Pemerintah Kota Baubau juga didorong mengusulkan pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Penyediaan hunian vertikal tersebut menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal layak bagi masyarakat yang belum memiliki rumah.

Sunaryo mengatakan Kementerian PKP mengapresiasi keterlibatan langsung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau dalam menyampaikan kebutuhan daerah. Hal itu dinilai menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung program strategis pemerintah pusat, termasuk program penyediaan tiga juta rumah dan percepatan penanganan kawasan kumuh perkotaan.

Kementerian PKP selanjutnya menyatakan siap mendukung berbagai program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Baubau melalui alokasi APBN sesuai ketentuan serta kesiapan usulan yang diajukan pemerintah daerah.