RRI.CO.ID, Kendari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengoptimalkan digitalisasi penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) sebagai strategi menghadapi tantangan fiskal tahun 2026. Langkah tersebut ditempuh untuk menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

Kebijakan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Penguatan Sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah se-Sultra bertema Asistensi Penatausahaan Barang Milik Daerah dalam Rangka Optimalisasi Digitalisasi Pelaporan Barang Milik Daerah di Kendari, Jumat, 17 Juli 2026. Rakor menjadi forum menyamakan langkah dalam memperkuat tata kelola aset daerah berbasis digital.

Plh Sekretaris Daerah Sultra, Rony Yakob, mengatakan pemerintah daerah tetap harus adaptif meski ekonomi Sultra tumbuh di atas 5,65 persen. Menurutnya, keterbatasan fiskal dijawab melalui efisiensi belanja, optimalisasi PAD, dan percepatan digitalisasi pengelolaan aset.

Rony menjelaskan digitalisasi BMD bertujuan menjadikan aset daerah lebih produktif dan bernilai ekonomi. Selain itu, sistem tersebut diharapkan meningkatkan akuntabilitas sekaligus mendukung kapasitas fiskal daerah.

Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Yudia Ramli, menyebut pengelolaan aset menjadi komponen penting dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Karena itu, Kemendagri mendorong optimalisasi Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah (SIPD BMD).

Pemprov Sultra juga akan mempercepat pemutakhiran data aset melalui SIPD BMD, meningkatkan kapasitas SDM pengelola aset, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menyiapkan regulasi pendukung. Langkah tersebut diharapkan mampu menertibkan administrasi aset sekaligus meningkatkan pemanfaatannya untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, yang mengikuti rakor secara virtual, mendukung percepatan digitalisasi aset di Sultra. Menurutnya, aset daerah harus menjadi modal strategis untuk memperkuat pelayanan publik dan ketahanan fiskal di tengah keterbatasan anggaran.