Hamsinah Bolu Tinjau Dinas Kominfo Baubau, Serap Aspirasi Pegawai

RRI.CO.ID, Baubau — Wakil Wali Kota Baubau, Wa Ode Hamsinah Bolu, meninjau langsung fasilitas Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sekaligus menyerap aspirasi pegawai dalam kunjungan kerja, Selasa, 12 Mei 2026. Kunjungan ini difokuskan pada evaluasi kondisi riil infrastruktur layanan publik serta penguatan komunikasi internal lintas pegawai.

Agenda tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan efektivitas pelayanan publik berjalan optimal. Berbeda dari pola pertemuan formal, Wawali membuka ruang dialog langsung dengan seluruh unsur pegawai, mulai dari ASN, PPPK hingga tenaga paruh waktu.

“Selama ini koordinasi lebih sering terbatas pada pimpinan. Kali ini saya ingin mendengar langsung persoalan dan masukan dari seluruh staf agar gambaran yang diperoleh lebih objektif,” ujar Hamsinah.

Dalam peninjauan, aspek infrastruktur menjadi sorotan utama. Hamsinah Bolu menegaskan pentingnya dukungan fasilitas yang memadai mengingat peran strategis Kominfo dalam pengelolaan komunikasi dan teknologi informasi daerah. Selain itu, status gedung sebagai bangunan heritage (cagar budaya) juga menjadi perhatian, khususnya terkait kondisi fisik yang belum merata.

Hamsinah menjelaskan, sebagian bangunan yang digunakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPA-KB) sudah dalam kondisi baik, sementara area Kominfo masih memerlukan pembenahan. Pemerintah daerah, lanjutnya, akan menyiapkan langkah perbaikan tanpa menghilangkan nilai sejarah dan arsitektur asli bangunan.

Di sisi lain, Wawali juga memaparkan progres program Sekolah Rakyat yang tengah diupayakan masuk prioritas pembangunan pusat tahun ini. Proses administrasi, termasuk sertifikasi lahan, disebut terus dikebut dan tidak mengalami kendala signifikan.

Peninjauan tersebut turut menyoroti kebutuhan peningkatan fasilitas UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Menurutnya, posisi Baubau sebagai pusat pertumbuhan kawasan kepulauan di Sulawesi Tenggara menjadikan kota ini sebagai rujukan penanganan kasus dari berbagai daerah.

“Dengan mobilitas dan akses yang terpusat di Baubau, kebutuhan fasilitas pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang representatif sudah sangat mendesak,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Baubau akan melakukan koordinasi intensif dengan kementerian terkait untuk mengupayakan dukungan pembangunan fasilitas melalui skema bantuan pusat, guna memperkuat kualitas layanan publik dan perlindungan sosial di daerah.