Gubernur Sultra Tekankan Kolaborasi Jadi Arah Pembangunan 2027

RRI.CO.ID, Kolaka – Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, menegaskan pembangunan tahun 2027 harus berbasis kolaborasi lintas pemerintahan dan sinergi antarlevel kebijakan agar lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Penegasan itu disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sulawesi Tenggara di Kolaka, Selasa, 5 Mei 2026. Forum ini menjadi ruang penyelarasan program antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat dalam merumuskan prioritas pembangunan 2027.

Gubernur menekankan, perencanaan tidak boleh lagi berjalan parsial dan sektoral. “Pendekatan kolaboratif adalah kunci agar program tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah kepulauan dan daratan di Sulawesi Tenggara. Wilayah kepulauan diprioritaskan pada percepatan infrastruktur dasar dan konektivitas, sementara wilayah daratan difokuskan pada penguatan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi dan UMKM.

"Penguatan Koperasi Merah Putih didorong sebagai penggerak ekonomi lokal yang mampu menghubungkan pelaku UMKM dengan kawasan industri," ujarnya.

Dari sisi makro, perekonomian Sultra tahun 2025 tumbuh 5,70 persen, meningkat dari 5,40 persen pada 2024 dan lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,11 persen. Tingkat kemiskinan juga menurun dari 10,63 persen pada 2024 menjadi 10,14 persen pada 2025, meski masih di atas nasional 8,26 persen.

Gini Ratio September 2025 tercatat 0,357, membaik dibanding Maret 2025 sebesar 0,363. Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2026 sebesar 3,33 persen, relatif stabil dan termasuk terendah secara nasional. Sementara Indeks Pembangunan Manusia 2025 mencapai 74,25 (kategori tinggi), meningkat dari 73,62 pada 2024.

Menghadapi 2027, Gubernur menyoroti tantangan fiskal, terutama ketergantungan pada transfer pusat, tingginya belanja operasional, serta beban pemeliharaan aset daerah. Ia menegaskan pengelolaan anggaran harus lebih efektif dan memastikan setiap belanja, khususnya operasional, berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Musrenbang 2027 diharapkan menjadi pijakan strategis untuk memperkuat sinergi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.