RRI.CO.ID, Baubau – Pemerintah Kota Baubau secara resmi menerima catatan dan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025. Penyerahan tersebut berlangsung dalam sidang paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus), Kamis 30 April 2026.

Wali Kota Baubau, Yusran Fahim, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD dan Pansus LKPJ yang telah bekerja keras menelaah dokumen pertanggungjawaban pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa rekomendasi yang diberikan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam mendorong kemajuan daerah.

“Rekomendasi ini adalah wahana evaluasi menyeluruh. Semua yang disampaikan Pansus semata-mata untuk kepentingan pembangunan daerah demi mewujudkan Baubau yang maju, sejahtera, dan berbudaya,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, Wali Kota mengungkapkan bahwa di tengah dinamika anggaran, Kota Baubau tetap mencatatkan capaian positif di sektor ekonomi dan sosial.

Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,48 persen, dengan sektor perdagangan besar dan eceran sebagai motor utama yang tumbuh hingga 12,70 persen.

Selain itu, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 7,40 persen pada tahun sebelumnya menjadi 6,83 persen di akhir 2025. Namun, di sisi lain, pemerintah juga mencatat adanya kontraksi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar -2,31 persen yang akan menjadi fokus evaluasi ke depan.

Dari sisi keuangan daerah, pendapatan mengalami penyesuaian dari Rp945,7 miliar pada 2024 menjadi Rp873,27 miliar di tahun 2025. Meski demikian, Pemkot Baubau optimistis dapat mempertahankan kinerja pengelolaan keuangan yang baik.

Hal ini sejalan dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan yang telah diraih selama 11 tahun berturut-turut. Untuk tahun anggaran 2025, pemerintah daerah masih menunggu hasil audit resmi dari BPK.

Menutup sambutannya, Wali Kota mengajak seluruh elemen, baik legislatif maupun masyarakat, untuk terus menjaga kemitraan yang harmonis. Ia menekankan bahwa pembangunan daerah merupakan kerja kolektif dalam menjawab berbagai aspirasi masyarakat yang terus berkembang.

“Sinergi antara pemerintah dan DPRD harus terus diperkuat agar setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.