RRI.CO.ID, Bombana - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bombana, Muhammad Siarah, menghadiri Rapat Sinergitas Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara bersama PPID Utama dan PPID Pembantu se-Sulawesi Tenggara Tahun 2026.

Kegiatan berlangsung di Hotel Zahrah Syariah, Kota Kendari, Selasa, 14 April 2026, dan diikuti seluruh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Sulawesi Tenggara.

Rapat dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Asrun Lio. Ia menegaskan keterbukaan informasi publik menjadi pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

"Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sangat strategis dalam menjamin akses informasi yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,"ujar Asrun Lio.

Ia juga mendorong seluruh badan publik di daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Rapat ini mengusung tema “Sinergi dalam Harmoni Menuju Sulawesi Tenggara yang Informatif” dan menjadi forum koordinasi serta konsolidasi antar PPID di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Dalam kegiatan tersebut, peserta menerima materi terkait penguatan kelembagaan PPID, standar layanan informasi publik, serta strategi menghadapi sengketa informasi.

Forum ini juga dimanfaatkan sebagai ruang diskusi interaktif untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan informasi publik di masing-masing daerah.

Keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mewajibkan badan publik menyediakan dan mendokumentasikan informasi secara akurat dan tidak menyesatkan.

Pelayanan informasi dilakukan melalui PPID, baik tingkat utama maupun pembantu, dengan memanfaatkan berbagai kanal seperti website resmi, media sosial, dan layanan langsung.

Kadis Kominfo Bombana, Muhammad Siarah, menyebut keikutsertaan dalam kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan PPID di daerahnya.

Ia menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Bombana dalam mendorong keterbukaan informasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.

Menurutnya, capaian PPID Utama Bombana yang telah meraih kategori Informatif tingkat kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.

“Ke depan, kami akan memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas SDM melalui pemahaman Self Assessment Questionnaire, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi,” ujarnya.

Melalui rapat ini, seluruh PPID di Sulawesi Tenggara diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan informasi publik dan memperkuat implementasi keterbukaan informasi di setiap badan publik.