Pasar Murah Tekan Harga jelang Idulfitri, 1.800 KK Terlayani Subsidi

  • 23 Mar 2026 04:59 WIB
  •  Baubau

RRI.CO.ID, Baubau - Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Baubau mencatat pelaksanaan pasar murah selama 5–8 Maret 2026 berhasil membantu 1.800 kepala keluarga (KK) dengan subsidi rata-rata Rp100 ribu per KK. Sebagai upaya menekan lonjakan harga menjelang Idulfitri.

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Baubau, Suarmawati, menjelaskan pasar murah ini menghadirkan enam komoditas utama yang paling dibutuhkan masyarakat, yakni beras, minyak goreng, telur, gula pasir, bawang merah, dan bawang putih.

Untuk beras, tersedia beberapa jenis seperti beras SPHP 25 kg, beras Anoa 10 kg, serta beras SPHP non-subsidi dari Bulog.

“Untuk minyak goreng merek bimoli kami berikan subsidi Rp10 ribu, telur Rp15 ribu, gula pasir Rp5 ribu, serta bawang merah dan bawang putih masing-masing Rp10 ribu. Ini sangat membantu masyarakat di tengah kenaikan harga dan keterbatasan pasokan menjelang Idulfitri,” ujarnya, Kamis, 19 Maret 2026.

Ia mengungkapkan, sejumlah komoditas memang mengalami tekanan pasokan, terutama telur yang saat ini terbatas dan mengalami kenaikan harga cukup signifikan.

Selain itu, distribusi beras SPHP kemasan 5 kilogram juga sempat menjadi perhatian masyarakat karena dinilai terbatas di pasaran.

Menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan Bulog agar distribusi SPHP tidak dibatasi guna mencegah kelangkaan di tingkat konsumen.

Di sisi lain, dinas juga terus memantau perkembangan harga komoditas lain seperti daging dan ayam potong yang mulai menunjukkan tren kenaikan. Pengawasan dilakukan bersama OPD terkait, termasuk sektor ketahanan pangan dan pertanian, guna memastikan stabilitas harga tetap terjaga.

“Harapan kami, monitoring terus dilakukan agar lonjakan harga tidak terlalu tinggi, terutama untuk komoditas lokal seperti daging yang sebenarnya masih bisa dikendalikan,” tambahnya.

Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa pasar murah menjadi salah satu langkah konkret pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengantisipasi gejolak harga, khususnya untuk komoditas yang pasokannya masih bergantung dari luar Sulawesi Tenggara.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....