RRI. CO. ID, Buton Utara - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Utara (Butur) resmi memulai babak baru tata kelola pemerintahan tahun 2026. Seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini terikat kontrak berbasis hasil (outcome).

Bupati Butur, Afirudin Mathara, menegaskan bahwa penandatanganan perjanjian kinerja bukan sekadar syarat pencairan anggaran. Ia menyebut dokumen tersebut sebagai kontrak moral dan profesional antara pejabat dengan masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Sekretariat Daerah, Jumat 27 Februari 2026 ini, menekankan pada tiga poin utama transformasi birokrasi. Afirudin meminta seluruh kepala OPD beralih dari sekadar mengejar serapan anggaran ke dampak nyata.

"Keberhasilan tidak lagi diukur dari 100 persen kegiatan terlaksana, tapi dari perubahan nyata yang dirasakan warga,"tegas Afirudin. Ia mencontohkan infrastruktur yang layak dan pelayanan publik yang responsif sebagai indikator utama.

Bupati juga menginstruksikan adanya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan. Menurutnya, laporan kerja tidak boleh lagi hanya sekadar menyalin data dari tahun-tahun sebelumnya.

Aspek akuntabilitas menjadi sorotan tajam dalam arahan tersebut. Afirudin menuntut setiap rupiah yang dibelanjakan harus jelas kontribusinya terhadap sasaran pembangunan daerah.

Tahun ini, capaian kinerja akan menjadi rapor utama bagi para pejabat. Hasil evaluasi tersebut bakal menentukan posisi mereka, mulai dari promosi, rotasi, hingga penegakan disiplin.

Afirudin menegaskan bahwa era kedekatan personal dalam penempatan jabatan sudah berakhir. Pemerintah Kabupaten Buton Utara kini sepenuhnya mengadopsi budaya merit dan profesionalisme.

"Jabatan adalah amanah yang dipertanggungjawabkan dengan hasil," ujarnya. Ia mengingatkan pimpinan OPD agar lebih kreatif di tengah keterbatasan anggaran yang ada.

Menutup arahannya, Bupati menekankan bahwa tanda tangan di atas kertas perjanjian tersebut memiliki konsekuensi hukum dan jabatan. Target, indikator, dan batas waktu kini menjadi parameter yang kaku.

Masyarakat tidak akan melihat isi dokumen, namun mereka akan menilai kinerja pemerintah dari kualitas lingkungan dan layanan. Komitmen ini diharapkan membawa dampak signifikan bagi kesejahteraan warga Buton Utara sepanjang 2026.