RRI.CO.ID, Buton Utara - Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur) resmi menjalin kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait pemanfaatan sertifikat elektronik. Langkah ini diambil untuk menjamin keamanan data dan mempercepat transformasi digital di lingkup birokrasi.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Butur, Muhamad Hardy Muslim. Kegiatan berlansung di Kantor BSSN, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis 12 Februari 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Butur bergabung bersama 18 pemerintah daerah lain se-Indonesia. Acara diawali dengan diskusi panel dan tanya jawab mengenai penguatan sistem keamanan siber pemerintah.

Sekda Butur, Hardy Muslim, menegaskan komitmen daerah dalam mendukung tugas BSSN. Hal ini diperkuat dengan sesi testimoni dukungan dari para kepala daerah terhadap fungsi BSSN sebagai benteng pertahanan siber nasional.

"Dengan selesainya kerja sama ini, seluruh kegiatan pemerintah daerah yang menggunakan aplikasi tanda tangan elektronik wajib terintegrasi,"tegas Hardy Muslim dalam keterangan tertulisanya kepada rri.co.id.

Hardy menjelaskan, penggunaan sertifikat elektronik akan menjadi standar baru dalam administrasi pemerintahan di Butur. Sistem ini menjamin keaslian dokumen dan mencegah manipulasi data digital.

“Bagi unit kerja yang saat ini masih menggunakan pola manual, transisi akan dilakukan secara bertahap. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tengah digalakkan pemerintah pusat,”tuturnya.

Turut mendampingi Sekda Butur dalam agenda ini, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Butur, Sartono. Prosesi acara ditutup dengan pertukaran cenderamata serta penyampaian pesan dan kesan sebagai bentuk sinergi antarlembaga.