RRI.CO.ID, Baubau - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai menerapkan penggunaan Aspal Buton (Asbuton) dengan skema A30 sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian material konstruksi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap aspal impor. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memanfaatkan sumber daya alam dalam negeri untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Melansir pu.go.id pada Sabtu 25 Juli 2026, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan penerapan skema A30 dilakukan dengan mencampurkan 30 persen Asbuton dalam campuran beraspal. Menurutnya, kebijakan tersebut mengadopsi konsep yang serupa dengan program mandatori biodiesel, namun langsung diterapkan pada komposisi 30 persen karena dinilai telah memenuhi aspek teknis pelaksanaan di lapangan.

"Alasan pakai aspal A30 karena untuk mengurangi impor aspal," ujar Dody dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta Rabu 22 Juli 2026.

Saat ini sekitar 78 persen kebutuhan aspal nasional masih dipenuhi melalui impor. Dengan penerapan A30, pemerintah menargetkan porsi penggunaan Asbuton meningkat dari sekitar 4 persen menjadi 30 persen, sementara penggunaan aspal impor diharapkan turun hingga sekitar 52 persen. Kebijakan ini juga diproyeksikan mampu mengurangi ketergantungan impor aspal hingga sekitar 50 persen dalam jangka panjang.

Penerapan Asbuton A30 telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penggunaan Aspal Buton Olahan untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan. Regulasi tersebut mengatur pemanfaatan Asbuton olahan sebagai material utama dalam pembangunan maupun pemeliharaan jalan di Indonesia.

Sebagai tahap awal, penggunaan Asbuton A30 diterapkan pada sejumlah ruas jalan tol strategis, antara lain Jalan Tol Banda Aceh–Sigli, Jalan Tol Jakarta–Cikampek II Selatan, Jalan Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung, serta Jalan Tol Probolinggo–Banyuwangi. Selain mendukung konektivitas nasional, beberapa ruas tersebut juga dirancang memiliki fungsi ganda sebagai landasan darurat pesawat tempur.

Kementerian PU menilai optimalisasi Aspal Buton tidak hanya memperkuat industri konstruksi nasional, tetapi juga meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia, khususnya cadangan aspal alam yang terdapat di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap rantai pasok material konstruksi semakin kuat, devisa negara dapat dihemat, serta pembangunan infrastruktur jalan menjadi lebih efisien dan berkelanjutan.