RRI.CO.ID, Baubau - Pemerintah mulai menggeser strategi penanganan hoaks kesehatan dengan menitikberatkan pencegahan sejak awal, bukan hanya penindakan di hilir. Langkah ini dinilai lebih efektif untuk menekan derasnya arus informasi menyesatkan di ruang digital.

Melansir laman Komdigi.go.id, Sabtu, 25 April 2026, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria menegaskan, pendekatan lama seperti patroli siber dan laporan konten tidak lagi cukup menghadapi lonjakan hoaks kesehatan yang terus meningkat.

Menurutnya, jumlah konten yang sangat besar membuat proses penyaringan menjadi sulit jika hanya mengandalkan metode konvensional. Karena itu, pemerintah kini mendorong keterlibatan aktif platform digital dalam memastikan kejelasan sumber informasi kesehatan.

Salah satu langkah yang diusulkan adalah pemberian penanda atau verifikasi pada akun yang menyebarkan konten kesehatan. Tujuannya agar masyarakat dapat membedakan informasi dari tenaga medis resmi dengan sumber yang tidak jelas.

“Pendekatan ini bukan untuk membatasi masyarakat, tapi memberi konteks agar publik bisa menilai kredibilitas informasi,” ujar Nezar.

Selain itu, kerja sama lintas kementerian juga diperkuat, khususnya antara Kementerian Komunikasi dan Digital dan Kementerian Kesehatan. Kedua pihak tengah mengkaji kemungkinan pembentukan nota kesepahaman (MoU) guna memperkuat koordinasi kebijakan.

Dengan strategi baru ini, pemerintah berharap penanganan hoaks kesehatan tidak hanya lebih cepat, tetapi juga mampu meningkatkan literasi digital masyarakat dalam memilah informasi yang benar dan dapat dipercaya.