KBRN, Baubau: Pemerintah Kota Baubau terus berupaya mengatasi tantangan inflasi yang sering kali dipicu oleh fluktuasi harga komoditas pangan, khususnya sembako dan perikanan. Dalam menghadapi persoalan ini, Pemkot Baubau berencana untuk memaksimalkan peran Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Daerah (Perusda) sebagai salah satu solusi strategis.

Wakil Wali Kota Baubau, Wa Ode Hamsinah Bolu, menjelaskan bahwa Pemkot Baubau telah merancang langkah-langkah konkret untuk memanfaatkan Perusda yang akan fokus pada sektor pangan. Ia menyebutkan jika Perusda sudah beroperasi, Pemkot Baubau dapat melakukan berbagai upaya lebih lanjut.

“Jika sudah ada Perusda kita dapat melakukan upaya-upaya lebih jauh karena sebagai pemerintah kota kita punya keterbatasan. Sebagai Perusda bisa melakukan bisnis, bisa mengadakan kontainer, bisa melakukan stoking bahan pangan,” jelasnya usai pertemuan dengan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) di Baubau, Selasa (6/5/2025).

Lebih jauh Hamsinah menjelaskan dengan kehadiran Perusda yang terfokus pada pengelolaan bahan pokok, Pemkot Baubau berharap bisa melakukan berbagai inisiatif, salah satunya adalah menyetok bahan pokok untuk dijual kembali kepada masyarakat.

Langkah ini diharapkan dapat menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan sembako di pasaran, sehingga masyarakat tidak lagi terganggu dengan lonjakan harga yang sering terjadi. Selain itu, keberadaan Perusda juga diharapkan dapat memberikan kontribusi ekonomi yang positif bagi daerah.

Melalui kegiatan bisnis yang dijalankan oleh Perusda, diharapkan tidak hanya membantu pengendalian inflasi tetapi juga memberikan keuntungan yang dapat kembali disalurkan untuk pembangunan daerah.

“Jadi selain untuk bisnis juga membantu Pemkot Baubau untuk mengedalikan inflasi. Sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui,” terangnya.

Langkah ini menjadi salah satu solusi inovatif yang mencerminkan keberpihakan Pemkot Baubau terhadap kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjawab tantangan ekonomi yang dihadapi. Diketahui, optimalisasi Perusda telah dibahas secara intens bersama Komisi II DPR RI dan Pemprov Sultra serta dihadiri oleh 17 Kabupeten/Kota se Sultra pada Rabu (7/5/2025) di Kota Kendari.