RRI.CO.ID, Kendari - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV melakukan uji petik sejumlah proyek infrastruktur yang bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD di Kota Kendari, Senin, 11 Mei 2026.

Langkah ini untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dalam kegiatan tersebut, tim Korsup KPK menggandeng Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara guna menguji langsung pelaksanaan teknis di lapangan, mulai dari kesesuaian volume pekerjaan hingga manfaat yang dirasakan masyarakat.

Pelaksana Tugas Inspektur Inspektorat Sultra, Muhammad Haerun menyebut, kunjungan dipimpin Kepala Satuan Tugas Pencegahan Wilayah Sultra, Basuki Haryono. Uji petik ini difokuskan pada proyek-proyek strategis daerah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.

“Tiga paket pekerjaan menjadi sasaran, yakni pembangunan paving blok di Kelurahan Tobimeita senilai Rp300 juta, pengaspalan jalan di Kelurahan Mokoau Rp435 juta, serta pemasangan Penerangan Jalan Umum di Kelurahan Mandonga dengan anggaran Rp247 juta,” jelasnya.

Menurut Haerun, pengawasan ini bertujuan memastikan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui pokir benar-benar diwujudkan dalam bentuk pembangunan yang bermanfaat, bukan sekadar formalitas.

“KPK ingin memastikan bahwa aspirasi masyarakat direalisasikan dalam infrastruktur yang tepat guna,” ujarnya.

Selain aspek manfaat, tim juga menyoroti kualitas pekerjaan, termasuk kesesuaian spesifikasi material dan standar teknis dalam kontrak. Pengawasan ketat ini diharapkan mencegah potensi penyimpangan serta risiko kerusakan dini pada infrastruktur.

Sebagai tindak lanjut, Inspektorat Sultra akan melakukan audit komprehensif, baik administratif maupun fisik, terhadap proyek yang telah ditinjau. Hasil audit tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah sekaligus rujukan bagi KPK dalam menentukan langkah supervisi lanjutan di wilayah Sulawesi Tenggara.