KBRN, Buton: Wakil Bupati Buton, Syarifudin Saafa, mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan ruang fiskal daerah dalam membiayai program pembangunan, termasuk aspirasi desa.

Syarifudin menyebutkan, APBD Buton 2026 tidak mencapai Rp600 miliar, turun dari hampir Rp800 miliar pada 2025. Penurunan ini, dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat yang melakukan pemotongan anggaran transfer ke daerah.

Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhasil ditingkatkan hingga Rp66 miliar dari sebelumnya Rp34 miliar lanjut Wakil Bupati, namun belum mampu menutup kebutuhan belanja daerah di tahun 2026.

“APBD 2026 kita yang telah diketuk oleh bapak dan Ibu dewan itu jumlahnya jauh menurun dibanding tahun 2025. Artinya alokasi anggaran untuk belanja kita sangat menurun,” ungkapnya saat menghadiri acaa syukuran akhir tahun Desa Suandala, Kecamatan Lasalimu, di Baruga Desa Suandala, Kamis (18/12/2025).

Di tengah kondisi berkurangnya anggaran daerah, Wabup Syarifudin mendorong pemerintah desa untuk mengedepankan konsep low cost high impact, yakni perencanaan program dengan anggaran terbatas namun memberikan dampak besar bagi masyarakat. Menurutnya, pendamping desa memiliki peran penting dalam merumuskan perencanaan yang efisien dan tepat sasaran.

“Ini artinya untuk aspirasi yang disampaikan kepala Desa kalau belum bisa dilaksanakan salah satu sebabnya karena posisi anggaran kita yang terbatas. Tapi saya kita dari pendamping desa ini jago-jago juga, ada konsep dalam perencanaan ‘low cost high impact’, itu mungkin yang bisa kita pakai,” terangnya.

Saat menghadiri acara syukuran akhir tahun masyarakat Desa Suandala, Kecamatan Lasalimu Selatan, Wakil Bupati Buton juga menyoroti belum sinkronnya perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Ia menilai, program yang dirancang di desa belum sepenuhnya mencerminkan arah kebijakan pembangunan daerah, demikian pula sebaliknya. Sehingga hal itu menjadi tugas ke depan untuk menyambungkan perencanaan desa dengan perencanaan Pemda, agar sejalan dan saling menguatkan.