KBRN, Baubau: Hingga akhir Mei 2025, realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Baubau telah mencapai Rp 1,78 triliun atau sekitar 33,80 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 5,29 triliun.

Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker (PDMS) KPPN Baubau, Adiatma, menjelaskan realisasi tersebut mencakup Belanja Pemerintah Pusat pada satuan kerja kementerian/lembaga (K/L) serta Transfer Ke Daerah (TKD) di wilayah Kepulauan Buton.

“Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai akhir Mei mencapai Rp 246,64 miliar atau 32,97 persen dari pagu Rp 748,03 miliar,” ujar Adiatma dalam keterangan resminya, Kamis (5/6/2025).

Rinciannya meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp 167,64 miliar (41,69%), Belanja Barang Rp 72,09 miliar (26,53%), dan Belanja Modal Rp 6,10 miliar (8,58%). Rendahnya realisasi Belanja Modal disebabkan sebagian kontrak pengadaan barang dan jasa baru akan jatuh tempo pada Semester II 2025.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, realisasi Belanja Pemerintah Pusat mengalami peningkatan. Pada Mei 2024, realisasi tercatat sebesar Rp 354,15 miliar atau 31,72 persen dari pagu saat itu.

Selain Belanja Pemerintah Pusat, KPPN Baubau juga menyalurkan dana Transfer Ke Daerah kepada enam pemerintah daerah, yaitu Kota Baubau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Utara, Buton Tengah, dan Wakatobi. Sampai akhir Mei 2025, realisasi TKD mencapai Rp 1,54 triliun atau 33,94 persen dari alokasi Rp 4,54 triliun.

Adiatma merinci realisasi TKD, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 57,52 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 1,15 triliun, Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan Non-Fisik) Rp 211,10 miliar, Dana Desa Rp 120,15 miliar, dan Dana Insentif Fiskal Rp 7,45 miliar.

Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Ke Daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, mengurangi ketimpangan fiskal antar pusat dan daerah, serta antar daerah, sekaligus mendorong pemerataan pelayanan publik di wilayah Kepulauan Buton.