RRI.CO.ID, Buton - Pemerintah Kabupaten Buton menegaskan dukungannya terhadap transformasi PT BPR Bahteramas se-Sulawesi Tenggara (Perseroda) melalui kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 yang berlangsung di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, Kamis, 11 Juni 2026.

Bupati Buton diwakili oleh Wakil Bupati Buton, Syarifudin Saafa bersama para kepala daerah se-Sultra selaku pemegang saham. Kehadiran tersebut mencerminkan komitmen Pemkab Buton dalam mendukung penguatan lembaga keuangan daerah sebagai instrumen penting pembangunan ekonomi dan perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat.

RUPS yang dibuka oleh Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, menjadi forum evaluasi kinerja PT BPR Bahteramas selama Tahun Buku 2025 sekaligus membahas arah kebijakan dan strategi bisnis perusahaan pada tahun 2026.

Agenda rapat juga mencakup pembahasan pengisian sejumlah posisi direksi dan komisaris yang masih kosong pada beberapa BPR Bahteramas di daerah.

Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka menegaskan PT BPR Bahteramas memiliki peran strategis sebagai lembaga intermediasi keuangan daerah yang harus mampu berkembang secara sehat, mandiri, dan berkelanjutan.

Gubernur mengapresiasi dukungan pemerintah kabupaten dan kota sebagai pemegang saham yang selama ini berkontribusi terhadap perkembangan perusahaan.

Menurut Gubernur, kondisi PT BPR Bahteramas se-Sultra saat ini secara umum berada dalam kategori sehat.

Meski demikian, perusahaan dituntut untuk terus berinovasi, memperkuat daya saing, dan meningkatkan profesionalisme agar mampu menjawab tantangan sektor keuangan yang semakin dinamis.

Salah satu langkah transformasi yang tengah disiapkan adalah konsolidasi 12 PT BPR Bahteramas menjadi satu entitas sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat struktur permodalan, serta memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di berbagai daerah.

“Saya berharap kepada direksi beserta jajaran dan komisaris PT BPR Bahteramas se-Sultra dapat bekerja lebih baik lagi ke depan demi menjadikan BPR Bahteramas sebagai lembaga intermediasi yang mandiri, sehat, tangguh, dan berdaya saing,” tegas Gubernur.

Wakil Bupati Buton menilai transformasi dan penguatan tata kelola BPR Bahteramas menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kontribusi BUMD sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui pengelolaan yang lebih profesional dan terintegrasi, BPR Bahteramas diharapkan semakin optimal dalam mendukung pembiayaan usaha produktif serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di Sultra.