Kebut Penanganan 3.000 RTLH, Pemkab Buton Perkuat Dukungan Pusat

RRI.CO.ID, Buton - Pemerintah Kabupaten Buton menargetkan penanganan 3.000 rumah tidak layak huni (RTLH) secara bertahap. Untuk mempercepat target tersebut, Pemkab Buton memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk melalui Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Jakarta.

Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra mengatakan, dari target tersebut, sebanyak 503 RTLH telah mendapatkan dukungan renovasi melalui berbagai sumber pembiayaan. Menurutnya, capaian awal itu perlu diperluas melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

“Kita sudah mulai dengan 503 rumah. Tapi target kita masih jauh lebih besar, yaitu 3.000 rumah. Karena itu, koordinasi seperti ini penting supaya kita bisa melihat peluang dukungan dan program yang bisa kita bawa ke Buton,” ujar Alvin, Senin, 14 September 2026.

Menurut Alvin, penanganan RTLH tidak cukup hanya memperbaiki bangunan rumah. Perbaikan hunian perlu berjalan bersama dengan pembenahan lingkungan, sanitasi, akses jalan, pengelolaan sampah dan sarana dasar lainnya agar berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.

Arah tersebut sejalan dengan pesan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dalam forum. AHY menekankan penanganan kawasan kumuh harus dilakukan secara terpadu dengan melihat kawasan sebagai satu kesatuan.

“Tujuan forum koordinasi ini adalah bagaimana rumah dikelilingi oleh fasilitas sekolah, pasar, lapangan olahraga, jaringan transportasi, taman, dan rumah ibadah,” kata AHY.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait juga menegaskan, penataan permukiman tidak berhenti pada renovasi rumah. Lingkungan sekitar, termasuk jalan dan pengelolaan sampah, harus menjadi bagian dari intervensi pemerintah.

Bagi Pemkab Buton, pendekatan terpadu tersebut menjadi bagian penting dalam mengejar target 3.000 RTLH. Pemerintah daerah akan terus membuka ruang koordinasi agar dukungan program dari pemerintah pusat dapat diarahkan untuk mempercepat perbaikan hunian sekaligus meningkatkan kualitas kawasan tempat masyarakat tinggal.